Mataram, NTB (ANTARA) - Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengatakan berdasarkan pemantauan kondisi harga pangan pokok di pasaran turun dan mulai stabil dengan stok yang terjaga aman dan cukup.
"Saya rasa semua pangan pokok stabil. Stok aman. Jadi supaya mudah-mudahan memasuki Lebaran dengan pemantauan (di pasaran), bisa turun harganya. Walaupun memang bervariasi, tapi kecenderungannya kita lihat sudah turun dan mulai stabil," kata Ketut dalam keterangannya diterima di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu.
Dia menuturkan volatilitas harga pangan pokok strategis selama minggu pertama bulan Ramadan 1447 Hijriah terus dipantau ketat oleh pemerintah.
Dinamika pergerakan harga pangan tidak boleh terlampaui berfluktuasi agar daya beli masyarakat juga dapat terus terjaga stabil.
"Stok pun aman. Pemerintah optimistis harga pangan sampai Idul Fitri mendatang masih dapat terus terjaga," ujarnya.
Dia mencontohkan hasil peninjauan di Pasar Senen Jakarta, sebagian besar pangan pokok strategis berada dalam rentang harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan penjualan (HAP) tingkat konsumen.
Terpantau harga daging sapi relatif stabil mulai Rp130.000, Rp135.000 sampai Rp140.000 per kg. Daging ayam Rp40.000 per kg, dan cabai rawit merah Rp100.000 per kg.
"Cabai rawit merah ini sudah turun dari Rp110.000 kemarin. Kemudian telur bervariasi, ada yang Rp29.000, ada yang Rp30.500," beber Ketut.
Guna mengendalikan volatilitas harga pangan, pemerintah melalui Bapanas bersama Perum Bulog terus-menerus melaksanakan berbagai program intervensi pangan.
Program stimulus ekonomi seperti bantuan pangan dan penyediaan beras dengan subsidi harga diharapkan mampu berperan sebagai bantalan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Bantuan pangan nanti didorong di tahun ini, ada 33,2 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat), akan diberikan di bulan Maret. Ini kita berikan. Ini kita siapkan semua, sehingga semua program kita akan didorong, untuk kemudian bantuan pangan tersebut dijalankan," jelas Ketut.
Adapun total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program bantuan pangan beras dan minyak goreng sebesar Rp11,92 triliun.
Jumlah penerima bantuan pangan pun ditingkatkan secara drastis menjadi 33.244.408 penerima di seluruh Indonesia.
Adapun lima provinsi dengan jumlah penerima terbesar yaitu Jawa Barat sejumlah 6.093.530 penerima. Kemudian Jawa Timur dengan 5.638.478 penerima dan Jawa Tengah dengan 5.071.126 penerima. Disusul Sumatera Utara dengan 1.756.846 penerima dan Banten dengan 1.298.597 penerima.
Sementara, jumlah penerima bantuan pangan untuk Indonesia wilayah timur pun turut ditingkatkan.
Provinsi Maluku ditambahkan 142.978 penerima dibandingkan program sebelumnya, sehingga saat ini total menjadi 266.500 penerima. Maluku Utara ditambah 55.017 penerima sehingga menjadi 112.428 penerima.
Provinsi Papua pun bertambah 50.973 menjadi total 118.076 penerima. Papua Barat bertambah 30.197 menjadi 74.044 penerima. Untuk Papua Barat Daya bertambah 35.030 menjadi 78.965 penerima.
Selanjutnya total penerima di Papua Pegunungan bertambah 112.805 menjadi 265.356 penerima, Papua Selatan bertambah 26.041 menjadi 73.601 penerima, dan Papua Tengah bertambah 55.997 menjadi 228.654 penerima.
Bapanas mengharapkan dengan distribusi bantuan pangan beras dan minyak goreng kepada masyarakat berpenghasilan rendah dapat menyokong kebutuhan konsumsi selama Ramadhan.
Kemudian dapat terjadi peralihan pengeluaran konsumsi penerima bantuan pangan ke hal lainnya yang juga merupakan kebutuhan pokok atau hal produktif lainnya.
Tak hanya itu, Bapanas juga memastikan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras terus berjalan sepanjang tahun 2026.
Sebelumnya, Bapanas telah memperpanjang program SPHP beras tahun 2025 hingga akhir Februari 2026.
Program penyediaan beras dengan subsidi harga ini pun akan berlanjut mulai Maret mendatang. Anggaran yang disiapkan untuk program SPHP beras tahun 2026 sejumlah Rp4,97 triliun.
Ini setara dengan biaya subsidi harga yang diberikan pemerintah untuk total beras SPHP yang dibeli masyarakat sejumlah 828 ribu ton.
Terpisah, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak boleh ada pihak yang membuat anomali harga pangan terutama selama Ramadhan 1447 Hijriah.
"Seluruh sektor pangan bahan pangan pokok di bulan suci Ramadhan harus ikut regulasi harga yang ada. Jangan mengganggu rakyat," tegas Amran.
Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hingga minggu ketiga Februari 2026 tercatat masih terdapat 23 provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH).
Kendati begitu, dari 23 provinsi tersebut hanya 7 provinsi yang mengalami kenaikan IPH yang melebihi 2 persen.
Tujuh provinsi tersebut adalah Jawa Tengah dengan kenaikan IPH 2,23 persen, Jawa Barat 2,39 persen, Jawa Timur 3,13 persen, Bali 3,23 persen, DI Yogyakarta 3,61 persen, Kepulauan Bangka Belitung 4,57 persen, dan Nusa Tenggara Barat 5,47 persen.
