Data Warga Buta Huruf di Pamekasan Meningkat
Minggu, 3 Februari 2013 14:50 WIB
Pamekasan - Data warga buta huruf di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, dalam tiga tahun terakhir ini meningkat dari sebelumnya 33.436 orang menjadi 60.972 orang.
"Jadi selama tiga tahun angka buta huruf di Pamekasan ini mengalami peningkatan sebanyak 27.536 orang," kata Kasi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan, Halik, Minggu.
Pada tahun 2010, jumlah warga yang mengalami buta huruf di Kabupaten Pamekasan sebanyak 33.436 orang, tersebar di 13 kecamatan.
Jumlah warga buta huruf ketika itu, sesuai dengan publikasi yang diumumkan Disdik Pamekasan setelah sebelumnya institusi itu melaksanakan program pemberantasan buta huruf melalui program keaksaraan fungsional atau "KF".
Sebab, lima tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2005, jumlah warga Pamekasan yang buta huruf sebanyak 80.895 orang dan tergarap sebanyak 3.100 orang, sehingga jumlah warga yang buta huruf menjadi 77.795 orang.
Selanjutnya pada tahun 2009, garapan untuk warga buta huruf sebanyak 14.500 orang, sehingga sisa warga buta huruf menjadi 47.336 orang, dan selama tahun 2010, garapan pemberantasan buta huruf sebanyak 13.900 orang, sehingga tersisa 33.436 orang.
Akan tetapi anehnya, dalam rilis terbaru yang disampaikan Disdik, yakni pada akhir 2012, jumlah warga Pamekasan yang buta huruf justru bertambah yakni dari 2010 hingga 2012 menjadi 60.972 orang.
Menurut Kasi PLS Halik, peningkatan data jumlah warga Pamekasan yang mengalami buta huruf ini diketahui setelah pihaknya melakukan pendataan ulang tentang jumlah warga yang sebenarnya buta huruf.
"Melalui pendataan ulang itu, akhirnya keluar angka 60.972 orang, dan mereka itu merupakan usia antara 15 tahun hingga 90 tahun," kata Halik menjelaskan.
Kalangan LSM di Pamekasan menilai, naiknya data warga yang mengalami buta huruf di Kabupaten Pamekasan ini mengindikasikan adanya praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program keaksaraan fungsional (KF).
"Kami patut mencurigai ada indikasi penyimpangan, karena setiap tahun pemerintah kan telah mencanangkan program pemberantasan buta huruf dan dananya tidak sedikit, akan tetapi mencapai miliaran rupiah," kata aktivis LSM dari Forum Komunikasi dan Monitoring Pamekasan (FKMP) Moh Sahur Abadi.
Oleh karenanya FKMP berencana akan melaporkan adanya indikasi penyimpangan kasus program pemberantasan buta huruf di Kabupaten Pamekasan tersebut kepada aparat penegak hukum, agar segera ditindak lanjuti, karena menyangkut alokasi uang negara.
"Kalau jumlahlah hanya ratusa juta, mungkin masih lebih baik. Tapi kan miliaran rupiah dan program ini sudah berlangsung lama. Jumlah warga buta huruf bukan malah berkurang, akan tetapi justru bertambah," pungkas Sahur Abadi.
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Pamekasan memang mencurigai, program "KF" di Kabupaten Pamekasan tersebut memang terkesan kurang transparan, bahkan berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat, program yang menggunakan alokasi anggaran pemerintah baik pemprov maupun pusat dengan jumlah dana miliaran rupiah itu, banyak fiktif.
"Kami memang berencana akan melakukan koordinasi terkait permasalah ini, karena uang negara yang digunakan untuk program pemberantasan buta huruf ini tidak sedikit," kata Khairul Kalam menjelaskan.
Idealnya, jumlah warga yang mengalami buta huruf menurun, bukan malah meningkat seperti yang terjadi di Pamekasan saat ini. Apalagi, Pamekasan merupakan satu-satunya kabupaten yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai kota pendidikan.
"Jika jumlah warga yang buta huruf setiap tahun meningkat, kan sama halnya kota pendidikan ini berkontribusi terhadap peningkatan warga yang tidak bisa membaca dan menulis," ucap dia.
Politisi dari Partai Demokrat yang juga mantan Ketua Umum HMI cabang Pamekasan ini lebih lanjut menjelaskan, padahal anggaran untuk bidang pendidikan, termasuk dalam pemberantasan buta huruf dalam APBN pemkab Pamekasan setiap tahunnya sudah lebih banyak, bahkan melebihi dari target persentase anggaran pendidikan nasional 25 persen. (*)
