Surabaya (ANTARA) - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggencarkan kolaborasi pentahelix untuk menyusun peta jalan transformasi pemasaran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta penguatan program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Go Global.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis mengatakan bahwa pihaknya bukan sekadar menjalankan fungsi teknokrasi di balik meja.
"Kebijakan yang efektif tidak bisa lahir dari menara gading atau ruang hampa. Ia harus lahir dari percakapan yang tulus, perdebatan yang konstruktif, dan pemahaman mendalam atas ‘belanja masalah’ yang kami temukan langsung di lapangan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pemilihan Jawa Timur sebagai lokasi diskusi dilakukan karena provinsi tersebut menjadi salah satu barometer ekonomi nasional.
Menurut dia, tantangan UMKM saat ini tidak hanya terkait permodalan, tetapi juga pola pikir kewirausahaan dan hambatan akses pemasaran digital.
Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 10 Surabaya, Kemenko PM memotret kesiapan pendidikan vokasi dalam memenuhi kebutuhan tenaga terampil sektor riil dan calon pekerja migran melalui program SMK Go Global.
Dalam pertemuan tersebut, Leon mengatakan bahwa siswa vokasi adalah calon tulang punggung perekonomian, baik sebagai tenaga kerja terampil di dalam dan luar negeri maupun wirausahawan baru.
Ia menambahkan, pelaksanaan dialog di SMKN 10 ini membuka sudut pandang tentang gap yang masih ada antara kurikulum, perangkat pendidikan dan kebutuhan industri. Masukan dari para guru dan siswa akan menjadi bahan untuk menyempurnakan program ‘SMK Go Global’.
"Kami ingin memastikan lulusan SMK tidak hanya siap kerja, tapi siap berkompetisi di level global,” katanya.
Leon menegaskan bahwa sinkronisasi kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah merupakan kunci keberhasilan transformasi UMKM dan pendidikan vokasi.
“Tujuan kami satu, memastikan setiap kebijakan yang kami hasilkan benar-benar berakar dari kebutuhan nyata rakyat, bukan sekadar asumsi di tingkat pusat. Model dialog partisipatif seperti di Surabaya ini akan menjadi cetak biru kerja Kemenko PM ke depannya,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Pemasaran Usaha Masyarakat Kemenko PM, Abdul Muslim, memaparkan rancangan paket kebijakan “Pasar 1001 Malam” yang mengusulkan optimalisasi aset pemerintah sebagai ruang promosi dan transaksi UMKM.
Ia menjelaskan bahwa banyak aset pemerintah yang ‘tidur’ atau belum optimal. Diharapkan, dengan adanya paket kebijakan ‘Pasar 1001 Malam’ akan mengaktivasi aset-aset tersebut menjadi ruang promosi dan transaksi yang produktif bagi UMKM.
"Ini selaras dengan amanat PP Nomor 7 Tahun 2021 yang mewajibkan penyediaan minimal 30 persen area komersial infrastruktur publik bagi usaha mikro dan kecil,” ujarnya.
Kemenko PM juga bertemu sejumlah kepala perangkat daerah Pemerintah Kota Surabaya untuk menjajaki potensi pemanfaatan aset milik pemerintah kota bagi implementasi paket kebijakan tersebut.
