Banyuwangi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mencatat sebanyak 359 ribu orang mendaftar dalam program Digitalisasi Bansos selama piloting sejak 18 September hingga 15 Oktober 2025 atau melampaui target yang ditetapkan sebanyak 320 ribu orang.
"Kami jemput bola, terjun ke masyarakat langsung yang membutuhkan bansos, untuk dibantu proses pendaftarannya terutama pada mereka yang kesulitan mendaftar secara digital atau tidak memiliki HP," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat.
Sebagai informasi, Kabupaten Banyuwangi ditunjuk pemerintah pusat untuk menjadi percontohan pelaksanaan pendaftaran bantuan sosial berbasis digital.
Ipuk mengaku telah memaparkan sejumlah langkah untuk menyukseskan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dalam acara yang berlangsung secara hybrid dari Kantor Kementerian Dalam Negeri, pada Kamis (4/12).
Ia menambahkan, ada ribuan agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang dikerahkan di Banyuwangi untuk membantu masyarakat mendaftar agar memperoleh bantuan sosial.
Agen Perlinsos itu, lanjutnya, terdiri dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), operator desa, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), kader dasawisma serta unsur pemerintah daerah seperti camat dan lurah.
"Pelibatan agen ini untuk mengatasi keterbatasan atas akses teknologi dan kendala lainnya dari para penerima bansos, terutama lanjut usia yang tidak bisa melakukan pendaftaran secara mandiri, jadi kami pun aktif mengomunikasikan program ini ke masyarakat karena menurut kami bakal lebih tepat sasaran," tutur Ipuk.
Pelaksanaan Digitalisasi Bansos di Banyuwangi, katanya, bukan semata mengejar jumlah pendaftar, namun untuk memastikan warga yang benar-benar membutuhkan bansos bisa mendaftarkan diri.
"Tidak semata-mata mengejar target angka, tapi prinsip utamanya adalah masing-masing pribadi yang merasa membutuhkan bisa daftarkan diri," ujar Ipuk.
