Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Kota Surabaya memperkuat program sanitasi dan pengelolaan sampah dalam rangka menuju Kota Sehat.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Kota Surabaya, Kamis, mengatakan predikat kota sehat bukan sekadar slogan melainkan sebuah kewajiban bagi setiap pemerintah daerah.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak untuk mewujudkan kota yang sehat dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
"Untuk itu, kami akan terus bergerak bersama untuk mewujudkan kota yang sehat di Kota Pahlawan ini," katanya di sela-sela menyambut kedatangan tim verifikator kabupaten/kota sehat (KKS) tingkat pusat sebagai bagian validasi lapangan sebagai bagian dari penilaian kota sehat tingkat nasional 2025.
Ia menjelaskan berbagai program yang telah dan sedang dijalankan oleh Pemkot Surabaya untuk mewujudkan kota sehat salah satunya perbaikan sanitasi dan pengelolaan sampah.
Ia mengatakan, Pemkot Surabaya juga memfokuskan program pada pengelolaan sampah dengan target 700 Rukun Warga (RW) akan didorong untuk memilah sampah dari rumah.
"Sampah tidak boleh lagi langsung dibuang ke TPA. Setelah dipilah, harus diolah di komposter atau TPS 3R yang ada di 12 lokasi sebelum akhirnya dibawa ke TPA Benowo," katanya.
Menurut dia, esensi dari kota sehat adalah perubahan pola pikir warga, bukan hanya sekadar penyembuhan penyakit, tetapi bagaimana menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup yang sehat.
Program-program kesehatan yang digencarkan Pemkot Surabaya juga bertujuan untuk meningkatkan tindakan preventif sehingga biaya pengeluaran untuk kesehatan, seperti di rumah sakit dan puskesmas, dapat berkurang.
“Jika semakin banyak warga yang sakit, artinya kita gagal dalam tindakan preventif. Kami ingin biaya-biaya itu bisa dialokasikan untuk hal lain yang lebih produktif, seperti menekan angka kematian ibu dan anak,” katanya.
Analis Kebijakan Kementerian Sosial yang juga merupakan anggota Tim Verifikator KKS Pusat, Ahmad Sobirin menjelaskan bahwa penilaian kota sehat mencakup sembilan tatanan. Konsep "sehat" tidak hanya terbatas pada masalah medis, tetapi juga menyangkut perubahan perilaku masyarakat dari tingkat pribadi, keluarga, hingga lingkungan.
Kami akan melihat apakah dokumen dan program yang disampaikan Pemkot Surabaya betul-betul dilaksanakan di lapangan atau hanya sekadar teori," katanya.
