Pemkab Perketat Validasi Warga Pengguna Jaminan Kesehatan

Kediri - Pemerintah Kabupaten Kediri memperketat validasi warga pengguna kartu jaminan kesehatan baik Jamkesmas maupun Jamkesda, mengantisipasi praktik percaloan yang kemungkinan terjadi. "Kami meminta agar keluarga sendiri yang datang ke dinas untuk menyerahkan berkas pengajuan jaminan kesehatan itu. Dengan itu, validasi mudah kami lakukan, dan untuk wawancara pun, kami juga mudah," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Adi Laksono di Kediri, Minggu. Ia mengatakan, praktik percaloan kemungkinan terjadi. Padahal, anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah memang diperuntukkan bagi warga miskin, bukan untuk para calo. Saat ini, jumlah warga yang sudah masuk dalam data untuk pengguna Jamkesmas di Kabupaten Kediri mencapai 35.729 warga, sementara untuk yang pengguna Jemkesda adalah 61.929. Jumlah pengguna Jamkesda bisa bertambah jika ada warga baru yang mengajukan. "Kalau rata-rata setiap hari ada 10 pengajuan per hari untuk mendapatkan kartu jaminan kesehatan itu. Jumlah itu sebenarnya turun jika dibanding dengan sebelumnya yang bisa mencapai 50 pengajuan per hari," ungkapnya. Pihaknya juga mengatakan, pemerintah telah mengajukan anggaran untuk Jamkesda sampai Rp12 miliar, yang diajukan dalam APBD Rp9 miliar ditambah dengan PAK Rp3 miliar. Namun, jumlah ini bisa membengkak, karena warga yang mengajukan juga banyak. "Kami harapkan dana ini mencukupi, tapi untuk pengalaman tahun kemarin dananya masih kurang," ucapnya. (*)