Pemkab Lamongan pertahankan predikat Nindya KLA empat kali

Lamongan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lamongan kembali meraih predikat Nindya pada penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk keempat kalinya sejak 2022.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi di Lamongan, Jawa Timur, Sabtu, mengatakan penghargaan tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

"Penghargaan ini bukan tujuan akhir, melainkan pelecut semangat untuk terus menghadirkan kebijakan dan program yang berpihak kepada anak," katanya.

Dia menjelaskan bahwa Pemkab Lamongan akan konsisten mengembangkan berbagai program perlindungan anak, mulai dari penyediaan ruang bermain ramah anak, peningkatan layanan kesehatan, hingga pendidikan inklusif.

Selain itu, Yuhronur berharap penghargaan yang diraih tersebut juga dapat menguatkan budaya peduli anak di semua lapisan masyarakat.

"Anak adalah generasi penerus yang harus tumbuh sehat, cerdas, dan berakhlak mulia," katanya.

Sejumlah program strategis yang dijalankan pemkab setempat saat ini diantaranya Beasiswa Pendidikan Terintegrasi dan Gratis (Perintis) bagi anak kurang mampu, Anak Tidak Sekolah Kembali Sekolah melalui Bakti Insan Guru (Aksi Biru), serta Desa Model Pencegahan Perkawinan Anak (Sadel Cepak).

Selain itu, pemkab juga mendukung program pemerintah pusat, seperti Sekolah Rakyat Menengah Atas (SR-MA) 25 di Kecamatan Brondong dan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya menekan angka putus sekolah serta mendorong kualitas tumbuh kembang anak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Lamongan, Umuronah, menuturkan capaian itu tidak lepas dari sinergi pemerintah daerah, dunia usaha, media massa, lembaga masyarakat, dan partisipasi anak.

"Kolaborasi ini memastikan setiap anak di Lamongan mendapatkan haknya, termasuk perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi," ucapnya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya menargetkan peningkatan predikat menjadi "Utama" pada tahun mendatang melalui penguatan regulasi dan fasilitas ramah anak di seluruh wilayah.

Sebagaimana diketahui, Predikat Nindya diberikan Kemen PPPA RI kepada daerah yang memenuhi 24 indikator, meliputi hak sipil dan kebebasan anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan, kesehatan, pendidikan, serta perlindungan khusus.