Malang (ANTARA) - Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) membekali ribuan mahasiswanya yang melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) Berdampak di 12 provinsi dengan bibit tanaman pangan.
Pelepasan burung merpati yang menjadi simbol dan semangat UMM untuk menjaga lingkungan dan kelestarian bumi menandai pelepasan sekitar 3.000 mahasiswa yang akan mengabdikan diri di 12 provinsi di Tanah Air selama sekitar satu bulan.
Kepala Lembaga Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UMM, Prof Dr Sutawi di Malang, Jawa Timur, Senin, menyampaikan bahwa UMM melepas 3.010 mahasiswa untuk melaksanakan KKN di berbagai daerah di Indonesia.
"Selain itu, juga ada mahasiswa yang akan diberangkatkan khusus ke Riau pada pekan depan dalam program KKN Muhammadiyah dan Aisyiyah (KKN MAS)," ujar Sutawi di sela pemberangkatan ribuan mahasiswa KKN tersebut di helipad kampus UMM di Malang, Jawa Timur.
Untuk KKN mahasiswa di luar Jawa, mereka dikirim ke Badung, Bima, Dompu, Lombok Timur, Lombok Barat, Makassar, Tanah Bumbu, Kalimantan, Tabanan, Sikka, Ternate, Maluku, dan lainnya.
Sementara di Jawa, mereka akan dikirim ke Magetan, Blitar, Bangkalan, Situbondo, Pasuruan, Probolinggo, Nganjuk di Jawa Timur, kemudian di Serang, Banten, Rembang di Jawa Tengah, dan puluhan daerah lainnya di Pulau Jawa.
Pada tahun ini, UMM memilih tema ketahanan pangan sebagai fokus utama, yang selaras dengan agenda prioritas nasional. "KKN kali ini mengusung tema Ketahanan Pangan. Oleh karena itu, setiap mahasiswa diwajibkan membawa bibit tanaman sayuran dan buah dalam sistem multikultur. Harapannya, bisa menjadi langkah konkret untuk memperkuat ketahanan pangan lokal,” ujar Sutawi.
Lebih dari sekadar menanam bibit, katanya, UMM juga menekankan bahwa mahasiswa harus mampu membaca kondisi sosial di wilayah penempatan dan memberikan solusi berbasis ilmu pengetahuan.
Dengan menggandeng mitra strategis seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan BPS, mahasiswa ditantang untuk memahami langsung persoalan tata ruang, data sosial ekonomi, dan dinamika kebijakan yang berlangsung di masyarakat.
Sementara itu, Rektor UMM, Prof Nazaruddin Malik menegaskan pentingnya mahasiswa hadir sebagai agen transformasi, bukan sekadar pelaksana formalitas program.
“Sejak dulu, KKN adalah misi mulia. Tapi, tantangannya hari ini berbeda. Mahasiswa harus mampu mengenali masalah dengan cara ilmiah dan lintas disiplin. Mereka harus jadi ‘pabrik solusi’, bukan pencipta masalah baru,” tegas Nazar.
Dalam konteks itu, kerja sama dengan lembaga bukan hanya simbolis. Ini diarahkan agar mahasiswa dapat melihat langsung tantangan kebijakan di lapangan, misalnya bagaimana masalah pertanahan menghambat ketahanan pangan, atau bagaimana data yang lemah menyebabkan program bantuan pangan tidak tepat sasaran.
Egita Dilafebrianti, mahasiswa Teknologi Pangan 2023 yang akan melaksanakan KKN di Desa Karangsono, Pasuruan, menyambut positif tema ini. Ia menilai relevansi ketahanan pangan sangat kuat, apalagi sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto yang mendorong kemandirian pangan desa.
“Kami sudah menyiapkan workshop keamanan pangan, pendampingan izin usaha UMKM, serta pembuatan olahan bergizi untuk balita melalui Posyandu. Tapi, kami juga sadar, pelaksanaannya tidak mudah. Diperlukan komunikasi aktif dengan warga dan dukungan dari pihak desa,” ujarnya.
Berangkat dari tantangan tersebut, KKN UMM tahun ini bukan hanya proyek tahunan kampus. Ia menjadi bagian dari eksperimen sosial besar dan sejauh mana perguruan tinggi mampu mempertemukan teori dan realitas, serta menghadirkan mahasiswa sebagai aktor perubahan nyata dalam masyarakat.
Sementara berbagai tanaman sayur dan buah menjadi cara UMM mendukung program ketahanan pangan. Mahasiswa akan membawa ribuan tanaman itu ke daerah-daerah dan desa serta mendorong masyarakat untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan Indonesia.
Program yang diadakan juga akan fokus mengawal dan menciptakan atmosfer ketahanan pangan di desa lokasi KKN Berdampak di mana mahasiswa UMM ditugaskan.
Lebih dari 3.000 mahasiswa UMM akan menjalani KKN Berdampak selama satu bulan lebih di 12 provinsi dan 53 kota kabupaten, dari Sumatera hingga Papua.
