Madura Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur melakukan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan swasembada pangan berkelanjutan di wilayah itu.
"Kerja sama lintas sektor ini penting kami lakukan, karena mewujudkan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu sektor saja, akan tetapi harus melibatkan peran aktif semua pihak dan dukungan semua sektor di pemerintahan ini," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep Chainur Rasyid di Sumenep, Jawa Timur, Senin.
Karena itu, sambung Rasyid, pendekatan secara menyeluruh perlu dilakukan. Di antaranya dengan melibatkan institusi Polri dan TNI, termasuk mengoptimalkan peran penyuluh lapangan.
Ia yakin, melalui pendekatan terpadu, pada akhirnya mampu memperkuat fondasi pembangunan pertanian daerah secara holistik dan berkesinambungan.
“Kami turun bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas, bukan sekadar mengawasi, tapi betul-betul mendampingi petani dalam proses tanam,” katanya saat meninjau pelaksanaan tanam jagung serentak di Sumenep.
Sebanyak 149 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) saat ini aktif diterjunkan ke seluruh kecamatan di Kabupaten Sumenep.
Mereka ini merupakan garda terdepan dalam mendampingi para petani, mulai dari tahap awal pengolahan lahan hingga proses panen.
Setiap hari aktivitas para penyuluh ini wajib dilaporkan secara rinci kepada Kementerian Pertanian, disertai dokumentasi visual melalui metode 'open camera' guna menjamin keakuratan dan transparansi data di lapangan.
Tidak hanya itu saja, DKPP Pemkab Sumenep juga mengikuti rapat daring (zoom meting) secara rutin setiap akhir pekan bersama jajaran Kementerian Pertanian.
Menurut Rasyid, forum itu dimanfaatkan sebagai wadah untuk menyampaikan perkembangan terkini, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta merumuskan strategi percepatan tanam secara langsung dan terbuka.
"Kami ingin keberhasilan program ketahanan pangan tidak dapat dicapai secara sektoral, akan tetapi, secara menyeluruh, sehingga koordinasi dengan tingkatan pemerintah yang lebih tinggi, termasuk dengan Kementan RI perlu dilakukan," katanya.
Sebagai bagian dari pendekatan sosial, kata dia, DKPP juga menggagas terbentuknya paguyuban yang bisa digunakan untuk membahas persoalan pertanian secara rutin.
Kegiatan ini menjadi media diskusi sekaligus motivasi agar semangat bertani tetap terjaga di tengah cuaca ekstrem dan fluktuasi ketersediaan pupuk.
Dalam menghadapi tantangan distribusi pupuk dan perubahan iklim, DKPP menjalin kemitraan dengan Pupuk Indonesia serta melibatkan instansi vertikal lainnya agar penyaluran bantuan pertanian tetap tepat sasaran dan tidak terhambat.
Kepala DKPP Pemkab Sumenep Chainur Rasyid menuturkan, hingga Juni 2025 realisasi tanam di kabupaten itu telah mencapai 83 persen dari target 25 ribu hektare, atau sekitar 20 ribu hektare lahan yang telah ditanami.
Perinciannya, pada Mei 2025 DKPP berhasil memenuhi target bulanan dengan luas tanam 2.606 hektare. Sedangkan pada Juni, dari target 1.400 hektare, sebanyak 1.300 hektare telah direalisasikan.
"Target tanam 25 ribu hektare untuk mendukung program swasembada pangan ini oleh Kementan RI dan kami yakin Sumenep bisa memenuhi target sesuai yang telah ditetapkan, karena sistem yang kami terapkan adalah kolaborasi lintas sektor," katanya.