Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengusulkan sebanyak 25 orang kandidat ke pemerintah pusat untuk mengikuti tahapan seleksi sebagai guru Sekolah Rakyat (SR).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang Suwarjana di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa, mengatakan bahwa kandidat yang diusulkan itu semuanya untuk guru jenjang sekolah menengah pertama (SMP).
"Untuk guru Sekolah Rakyat sudah kami usulkan ke pemerintah pusat, totalnya 25 orang dan ini untuk SMP," kata Suwarjana.
Sekolah Rakyat atau SR di Kota Malang telah diputuskan menggunakan fasilitas Politeknik Kota Malang (Poltekom). Total jumlah muridnya ada 100 orang yang akan dibagi ke dalam empat kelas.
Usulan guru ini juga linier dengan kebutuhan tenaga pengajar SR di Kota Malang, dimana jenjang pendidikan yang dibuka adalah untuk SMP.
Menurutnya, setiap guru yang diusulkan nantinya akan terlebih dahulu mengikuti tahapan seleksi kompetensi dari pemerintah pusat.
"Sehingga tidak serta merta diusulkan terus tiba-tiba dia menjadi guru, tetapi harus mengikuti seleksi yang ada," kata dia.
Berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Disdikbud setempat, kebutuhan guru untuk SR di Poltekom sebanyak 22 orang.
"Gurunya itu pegawai baru, dia sudah lulus pendidikan profesi guru (PPG), pra jabatan tetapi belum menjadi pegawai negeri sipil (PNS)," ucapnya.
Pihaknya turut mengusulkan dua orang untuk mengikuti tahapan seleksi sebagai kepala sekolah di Sekolah Rakyat di Poltekom. Masing-masing kandidat disebutnya sudah berstatus sebagai PNS.
"Dan sudah berpengalaman menjadi kepala sekolah," lanjutnya.
Selain guru, Disdikbud Kota Malang juga mengusulkan sebanyak lima orang yang akan ditempatkan di posisi manajemen atau tata usaha (TU) sekolah.
"Jadi kalau dengan TU itu ada 30 orang yang diusulkan. Kebutuhan untuk TU sekitar tiga orang," ujarnya.
Suwarjana menambahkan setiap calon guru dan pegawai TU yang lolos seleksi dan ditempatkan di Sekolah Rakyat akan menjadi pegawai dari Dinas Sosial.
"Penggajiannya ikut Kementerian Sosial (Kemensos), bukan (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah)," tuturnya.
Terkait Sekolah Rakyat untuk jenjang sekolah menengah atas (SMA), dia mengatakan jika proses rekrutmen merupakan wewenang dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur.
"Itu menjadi ranah dari pemprov," kata Suwarjana.
