Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono selaku Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih menyatakan pihaknya sudah menyiapkan model koperasi percontohan.
Dirinya usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) terkait Kopdes/Kel Merah Putih dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dan jajaran dari Satgas di Jakarta, Jumat menyampaikan diharapkan dengan percontohan koperasi desa yang eksisting dan sudah berjalan dengan baik, nantinya dapat direplikasi sehingga wilayah yang baru membentuk Kopdes Merah Putih dapat lebih mudah menjalankan aktivitas usahanya.
"Kami sudah mendapatkan titik-titik yang nantinya akan kita jadikan mock-up (percontohan) meski harus diseleksi lagi. Koperasi percontohan ini yang sudah menggambarkan kondisi ideal," kata Wamenkop Ferry Juliantono.
Ia mengatakan Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih akan memberikan beberapa opsi tempat yang akan dijadikan sebagai tuan rumah pelaksanaan launching 80.000 kopdes pada 12 Juli mendatang kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pekan depan.
Dalam rangkaian launching tersebut nantinya Presiden Prabowo Subianto akan langsung melihat proses bisnis yang dijalankan oleh koperasi. Sehingga, tim satgas secara berkesinambungan melakukan berbagai upaya agar wilayah-wilayah yang belum melakukan musyawarah desa khusus (Musdesus) dapat segera melaksanakan.
Selain itu satgas juga berupaya untuk menuntaskan permasalahan yang terjadi di lapangan dengan mendirikan posko di tingkat kecamatan yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
"Kita berinisiatif membentuk posko di setiap kecamatan dimana di sana nanti ada setiap dinas yang standby dan didampingi Kantor Wilayah Hukum untuk membantu mempercepat proses uploading ke sistem untuk pengajuan Badan Hukum Koperasi," kata Wamenkop.
Selain itu, lanjut dia, upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi di lapangan merekomendasikan untuk dibentuk tim khusus percepatan verifikasi, serta pemanfaatan kanal pelaporan. Kemudian dilakukan pelatihan secara masif untuk proses musdesus hingga legalitas, dan mendorong pembentukan satgas di pemerintah daerah, serta perlunya program Internet Masuk Desa.
