Surabaya (ANTARA) - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen melindungi masyarakat dari jerat pinjaman online (pinjol) dalam mewujudkan akselerasi transformasi sistem ekonomi unggulan dan pertumbuhan inklusif berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Kota Surabaya, Rabu mengatakan salah satu fokus utama Pemkot Surabaya adalah melindungi masyarakat dari risiko pinjaman online (pinjol) ilegal dan praktik rentenir.
"Kami sampaikan, kalau ingin meminjam sesuatu atau uang untuk pergerakan ekonomi, pinjamlah di kredit kami di Puspita BPR. Kami turun ke semua lapisan masyarakat agar masyarakat juga terbiasa dan mengerti supaya tidak terjerat beban pinjol," katanya dalam acara virtual assessment BPKAD Award 2025 di Surabaya.
Ia menyampaikan Pemkot Surabaya menginisiasi program penyaluran kredit melalui Puspita PT BPR Surya Arta Utama.
"Program ini menjadi garda terdepan khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta sektor padat karya untuk menyediakan alternatif pembiayaan yang aman dan terjangkau," katanya.
Menurutnya, program ini juga memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat agar memilih jalur pembiayaan yang legal dan resmi, sekaligus membangun budaya keuangan yang sehat.
Ia mendorong percepatan transformasi ekonomi melalui pembayaran digital atau nontunai salah satunya program KatePay bagi pelajar SD-SMP, yang menggunakan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai metode pembayaran di lingkungan sekolah dan alat transportasi umum.
"Tujuannya adalah membangun kesadaran finansial dan kebiasaan transaksi nontunai sejak dini," katanya.
Ia menjelaskan, kebijakan ini dapat mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang transaksi digital, yang sejalan dengan visi Surabaya sebagai kota cerdas.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga menekankan pentingnya literasi dan edukasi akses keuangan kepada masyarakat dan pelaku usaha mikro dalam akselerasi transformasi ekonomi digital ini.
Melalui program padat karya Pemkot Surabaya memberikan pemahaman komprehensif tentang pentingnya literasi keuangan dan manfaat digitalisasi.
"Ketika sudah menggunakan digitalisasi, kami lakukan literasi dan edukasi akses keuangan, maka pertumbuhan ekonomi itu sangat cepat. Sehingga, kita bisa mengontrol mana yang lemah harus kita kuatkan, mana yang perlu kita tingkatkan lagi itu akan mudah kita jalankan dan mengambil sebuah kebijakan," ucapnya.
Program-program Pemkot Surabaya ini, mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Yunita Larasati, yang hadir mendampingi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada virtual assessment BPKAD Award 2025.
"Transaksi QRIS bersama Pemkot Surabaya juga sangat baik, dan ini dibantu oleh Pemkot dalam sosialisasi pembayaran cashless atau nontunai ke sekolah, perkantoran, dan lain-lain," katanya.
