Menteri PPPA: Perempuan perlu lebih terlibat dalam penyelenggara haji

Makkah, Arab Saudi (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi menekankan pentingnya peningkatan keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025 dan penyelenggaraan di masa mendatang.

“Jamaah perempuan tahun ini lebih banyak dibandingkan laki-laki. Maka kami ingin memastikan pelayanan yang diterima jamaah perempuan benar-benar sesuai kebutuhan mereka,” ujar Arifatul saat menjalankan tugas sebagai anggota Amirulhaj 2025, mewakili Kementerian PPPA sekaligus.

Ia menyampaikan bahwa keterwakilan petugas perempuan, mulai dari pembimbing ibadah, tenaga kesehatan, hingga wartawan, masih kurang.

Salah satu masalah utama yang disorot adalah jumlah petugas pembimbing ibadah perempuan yang sangat terbatas. Padahal, menurut Ketua Pimpinan Pusat Muslimat NU itu, jamaah perempuan memerlukan pendekatan yang berbeda, khususnya dalam hal fikih ibadah dan bimbingan spiritual.

“Mustasyar diny perempuan tahun ini hanya dua orang. Ini menjadi catatan penting untuk evaluasi dan perbaikan tahun depan,” imbuhnya.

Di samping itu Arifatul juga menyoroti masalah sanitasi. Ia mengungkapkan bahwa antrean toilet perempuan kerap lebih panjang karena durasi penggunaan yang lebih lama.

Ia mendorong agar pada tahun-tahun mendatang jumlah toilet perempuan ditambah guna meningkatkan kenyamanan jamaah, terutama lansia.

Selain itu, ia menyoroti peran media dalam peliputan haji. Jumlah wartawan perempuan yang bertugas di Tanah Suci jauh lebih sedikit dibanding laki-laki.

Padahal, peliputan yang inklusif diperlukan untuk menggambarkan pengalaman jamaah secara utuh, termasuk dari perspektif perempuan.

Kementerian PPPA, berkomitmen mendorong penyelenggaraan haji yang ramah perempuan.

“Kami ingin memastikan kebutuhan khusus perempuan, termasuk urusan alat reproduksi, menstruasi, dan kondisi istihadoh, terakomodasi secara tepat dalam layanan haji,” jelasnya.

Pemerintah Indonesia, melalui Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), tahun ini mengusung tema perbaikan layanan berbasis kebutuhan jamaah, termasuk perempuan, lansia, dan disabilitas.

Dengan kuota jamaah Indonesia mencapai lebih dari 221.000 orang dan mayoritas berasal dari kalangan lanjut usia serta perempuan, pendekatan pelayanan berbasis kebutuhan menjadi sangat relevan.

Ia berharap temuan dan rekomendasi dari tim Amirulhaj tahun ini bisa menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap gender dalam penyelenggaraan haji tahun-tahun berikutnya.