Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan kendaraan listrik melalui perusahaan multifinance mencapai Rp16,63 triliun per Maret 2025.
Jumlah tersebut naik 5,65 persen secara bulanan (mtm) dari posisi Februari 2025 sebesar Rp15,74 triliun. Selain itu, pembiayaan kendaraan listrik pada Maret 2025 berkontribusi 3,08 persen dari total pembiayaan multifinance.
"Secara umum, potensi pembiayaan atas kendaraan bermotor listrik di Indonesia masih cukup terbuka lebar seiring dengan rencana pembukaan investasi dalam bentuk pabrik dari manufaktur kendaraan bermotor listrik di Indonesia," kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya minat masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan serta sinergi kebijakan pemerintah dalam mendorong adopsi kendaraan listrik.
Dukungan tersebut salah satunya datang dari Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang berkomitmen memberikan insentif lebih besar kepada produsen kendaraan listrik yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tinggi.
"Jadi konsepnya ini kita akan ubah. Dengan TKDN lebih tinggi, insentifnya kita akan berikan lebih besar lagi. Jadi itu, kita lebih positif approach ke depannya mengenai TKDN ini," ujar Menteri Investasi dan Kepala BKPM Rosan Roeslani.
Saat ini, terdapat tujuh produsen kendaraan listrik yang telah membangun fasilitas produksi di Indonesia, yaitu VinFast, Volkswagen (VW), BYD, Citroen, AION, Maxus, dan Geely. Total investasi ketujuh perusahaan itu mencapai Rp15,4 triliun, dengan target produksi mencapai 281 ribu unit per tahun.
Pemerintah juga telah mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk memperbolehkan pihak ketiga membangun stasiun pengisian daya kendaraan listrik guna memperluas jangkauan layanan di seluruh Indonesia.
Dengan target produksi kendaraan listrik mencapai 2,5 juta unit per tahun pada 2030, Rosan menekankan pentingnya penguatan riset dan pengembangan.
Pemerintah bahkan menjanjikan insentif hingga 300 persen bagi investor yang bersedia mengembangkan riset EV di Indonesia.
