Pupuk Indonesia imbau petani tebus pupuk subsidi di kios resmi

Lamongan (ANTARA) - Pupuk Indonesia (Persero) mengimbau kepada petani agar menebus pupuk bersubsidi hanya di kios resmi guna menghindari maraknya penipuan yang biasa terjadi melalui akun media sosial.

Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Wijaya Laksana dalam keterangan yang diterima di Gresik, Senin, mengatakan pupuk bersubsidi hanya dapat ditebus oleh petani yang terdaftar dan melalui kios resmi yang telah ditunjuk perusahaan.

"Penjualan pupuk bersubsidi melalui media sosial sudah pasti penipuan," katanya.

Ia mencontohkan, akun TikTok @pt.petrokimia.id yang menawarkan pupuk bersubsidi di bawah harga eceran tertinggi (HET). Padahal harga pupuk bersubsidi sudah diatur, antara lain urea Rp2.250 per kilogram, NPK Rp2.300 per kilogram, NPK khusus kakao Rp3.300 per kilogram, dan pupuk organik Rp800 per kilogram.

Menurut Wijaya, akun tersebut bukan bagian dari Petrokimia Gresik, anak usaha Pupuk Indonesia. Akun resmi TikTok perusahaan itu adalah @petrokimiagresik yang digunakan untuk edukasi.

Selain itu, lanjutnya, ada pula akun lain seperti @pupuk.bersubsidi yang turut menawarkan produk serupa secara ilegal.

"Kami minta masyarakat untuk selalu memverifikasi informasi yang beredar, khususnya yang mengatasnamakan Pupuk Indonesia," katanya.

Wijaya juga mengungkapkan adanya modus penipuan lain berupa pupuk tiruan yang merugikan petani. Untuk itu, Pupuk Indonesia telah melarang distributor dan kios binaannya menjual produk tersebut, sebagaimana tertuang dalam Surat Kemampuan Usaha Penunjang (SKUP).

Ia memastikan seluruh produk Pupuk Indonesia Grup telah melewati uji kualitas dan dianjurkan digunakan petani demi hasil optimal dan mendukung program swasembada pangan nasional.

Sebagaimana diketahui, sesuai dengan Perpres Nomor 6 Tahun 2025, alokasi pupuk bersubsidi diberikan kepada petani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), dan pembudidaya ikan, serta untuk kelompok tani untuk komoditas tertentu seperti padi, jagung, kedelai, tebu, kopi, hingga singkong.

"Untuk informasi lebih lanjut atau pelaporan, masyarakat dapat menghubungi layanan pelanggan di 0800 100 8001 atau WhatsApp 0811 9918 001," tambahnya.