Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan dukungan atas pembangunan Sekolah Rakyat karena menjadi terobosan bagi pemerataan pendidikan di tanah air, khususnya agar pendidikan dapat diakses oleh masyarakat yang tergolong miskin ekstrem.
“Semua biaya di Sekolah Rakyat ditanggung pemerintah. Bahkan, pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp100 miliar untuk setiap lokasi Sekolah Rakyat,” kata Lalu di Jakarta, Selasa.
Kemudian, menurutnya, penetapan jadwal rekrutmen siswa dan guru Sekolah Rakyat pada akhir Maret atau awal April 2025 juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan sekolah gratis untuk masyarakat kurang mampu itu.
“Sekolah Rakyat merupakan sekolah berasrama. Jadi semua biaya gratis. Kebutuhan makan siswa ditanggung pemerintah,” katanya.
Guna mewujudkan pembangunan Sekolah Rakyat mampu menciptakan pemerataan pendidikan, Lalu menilai Kementerian Sosial (Kemensos) harus bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
“Di daerah, dinas sosial juga harus bersinergi dengan dinas pendidikan dalam membantu mewujudkan rencana itu. Sinergi itu sangat penting karena Kemendikdasmen yang berpengalaman dalam memberikan layanan pendidikan. Jadi, Kemensos tidak bisa jalan sendiri,” katanya.
Berikutnya, Lalu juga mengajak masyarakat untuk mendukung Sekolah Rakyat. Keberadaan lembaga pendidikan itu, katanya melanjutkan, akan sangat bermanfaat bagi masyarakat.
“Mereka yang tidak mampu akan dididik dengan kualitas pendidikan yang baik. Para siswa yang mendapatkan pendidikan di Sekolah Rakyat diharapkan bisa mengubah kondisi ekonomi keluarga mereka,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan hingga saat ini ada 53 unit Sekolah Rakyat yang siap dibangun dan diresmikan pada tahun ajaran baru mendatang.
"Usulan dari provinsi, kabupaten, kota terus meningkat, sudah lebih dari 200, baik itu berupa bangunan maupun berupa lahan kosong," ujar Saifullah Yusuf.
Dari jumlah tersebut, saat ini telah tercatat 53 unit yang siap digunakan, di mana sebagian besar merupakan aset milik Kementerian Sosial. Selain itu, saat ini terdapat 82 lokasi lainnya yang sedang dalam tahap asesmen awal.I
