Malang Raya (ANTARA) - Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, masih menunggu keputusan dari Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU) mengenai kepastian jadwal pelaksanaan pembangunan Pasar Besar Kota Malang.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat di Kota Malang, Kamis, menyampaikan bahwa sewaktu mengikuti retret kepala daerah beberapa waktu lalu, proyek Pasar Besar Malang tidak masuk sebagai skala prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat.
"Karena ketika retret kemarin, Pak Menteri PU menyampaikan terkait prioritas, beliau tidak menyebut pasar kecuali pembangunan yang masuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN)," kata Wahyu.
Pemerintah Kota Malang sampai saat ini masih menunggu kepastian kapan proyek tersebut dijalankan.
"Untuk pasar saya menunggu kepastiannya untuk mendapatkan sinyal lampu hijau," ujarnya.
Pihaknya juga berencana untuk langsung berkomunikasi dengan Menteri PU guna mendapatkan kejelasan perihal informasi pembangunan Pasar Besar Malang, termasuk soal anggarannya.
"Kami cek nanti di kementerian seperti apa. Saya sudah menugasi Pak Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan dan Mas Wakil Wali Kota untuk koordinasi ke PU," ucap dia.
Wahyu berharap langkah yang diambil ini bisa membuahkan hasil positif agar pengerjaan proyek Pasar Besar bisa terwujud.
"Kami melakukan pendekatan, berjuang dan mudah-mudahan terlaksana tahun ini," katanya.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kota Malang Amythya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan sudah rutin berkoordinasi dengan Pemkot Malang mengenai rencana pembangunan Pasar Besar Malang.
"Kami berkoordinasi secara intensif, diskusi terakhir itu soal anggaran yang dibutuhkan," kata dia.
Anggaran untuk proyek Pasar Besar Malang ditaksir bisa menyentuh Rp250 miliar. Kemudian, Pemkot Malang juga mengalokasikan anggaran Rp10 miliar untuk tahap merelokasi pedagang.
Soal keputusan pembangunan Pasar Besar Malang penentuannya memang ada di Kemen-PU, namun DPRD bersama pemkot mengupayakan hal itu terwujud.
Menurut dia, sampai kini masih belum mengetahui mengenai kepastian besaran anggaran yang akan digelontorkan oleh pemerintah pusat.
"Sementara masih itu soal kepastiannya seperti apa," kata Amithya.
