Keluhan Ketiadaan Laboratorium Terbanyak dalam Survei USAID

Jember - Keluhan ketiadaan laboratorium merupakan keluhan terbanyak yang disampaikan warga Kabupaten Jember dalam survei yang dilakukan USAID bersama Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP) KONSIL LSM Indonesia. "Dalam survei pengaduan masyarakat bidang pelayanan pendidikan dasar tercatat jumlah pengaduan yang mengeluhkan tidak adanya laboratorium bahasa, IPA, dan komputer mencapai 3.988 responden," kata fasilitator survei pengaduan USAID-LPKP KONSIL LSM Indonesia daerah Jember, Alfianda Mariawati, Senin. USAID bersama LPKP KONSIL LSM Indonesia melakukan survei dalam program peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dengan responden masyarakat dan pengguna lembaga pendidikan di Kabupaten Jember. Menurut dia, sebanyak 20 lembaga pendidikan yang dilibatkan sebagai mitra yang terdiri dari dua sekolah menengah pertama (SMP), satu lembaga Madrasah Ibtidaiyah (MI) negeri dan 17 sekolah dasar (SD) negeri. "Responden kami berasal dari siswa dan orang tua di 20 lembaga pendidikan tersebut yang tersebar di beberapa kecamatan yakni Kecamatan Sukowono, Silo, Tanggul, dan Semboro," tuturnya. Ia menjelaskan sebanyak 31 jenis pengaduan dalam survei itu mencakup fasilitas sekolah, kedisiplinan siswa dan guru, biaya pendidikan, kreatifitas sekolah, kekerasan antar siswa, dan pelecehan yang dilakukan guru kepada siswa. Dalam survei itu, lanjut dia, keluhan ketiadaan laboratorium menempati rangking teratas dari keluhan pengguna pendidikan sebanyak 3.988 responden, kemudian keluhan masih adanya bangku sekolah yang tidak layak dengan jumlah pengaduan sebanyak 3.687 responden dan ketiga pengaduan tentang kamar mandi sekolah yang tidak layak sebanyak 3.470 responden. "Hasil survei Indeks Pengaduan Masyarakat ini akan kami bawa ke lokakarya dengan mengundang 20 mitra lembaga pendidikan untuk mencari solusi atas keluhan-keluhan tersebut," paparnya. Sementara koordinator USAID Jember, Sri Rahayu, mengatakan sejumlah sekolah di Kabupaten Jember juga belum menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS) dengan benar. " Hasil survei itu menyebutkan bahwa perencanaan yang dilakukan sekolah belum berbasis kebutuhan kinerja, namun hanya berbasis uang dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang dicairkan secara bertahap," tuturnya.(*)