Banyuwangi urus dokumen administrasi kependudukan warga miskin

Banyuwangi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, membantu warga mengurus administrasi kependudukan bagi warga yang masuk dalam database unit gawat darurat kemiskinan (UGDK) melalui program Kependudukan Tondo Welas.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di Banyuwangi, Minggu, menjelaskan bahwa program kependudukan Tondo Welas (tanda cinta), dalam program ini warga yang belum lengkap dokumen kependudukannya dan masuk dalam database unit gawat darurat kemiskinan (UGDK), akan langsung diurus pembuatan dokumennya.

"Dalam layanan ini warga miskin akan diurus dan dibuatkan dokumen administrasi kependudukannya, tanpa harus mengajukan permohonan terlebih dahulu," ujarnya.

Menurut Bupati Ipuk, dokumen kependudukan merupakan hal yang penting untuk melakukan intervensi program pengentasan kemiskinan.

"Seperti bantuan sosial, bedah rumah, bantuan alat usaha, beasiswa dan lainnya akan sulit diberikan apabila dokumen administrasi kependudukannya tidak lengkap," katanya.

Dengan program Kependudukan Tondo Welas ini warga tidak perlu kemana-mana lagi dan tanpa perlu pengajuan terlebih dahulu petugas akan jemput bola datang ke rumah untuk dibuatkan dokumen kependudukannya.

"Nanti kalau sudah jadi juga diantar ke rumah, karena bisa jadi penerima tidak mengetahui atau belum sempat karena masalah kesehatan atau berbagai hal lainnya untuk melengkapi dokumen adminduknya," tutur Ipuk.

Ia menjelaskan adimistrasi kependudukan yang telah selesai dicetak akan didistribusikan langsung oleh petugas desa setempat kepada sasaran.

Ipuk menyampaikann kelengkapan administrasi kependudukan sangat diperlukan bagi setiap warga karena dengan memiliki dokumen lengkap, warga akan semakin mudah mengakses pelayanan publik, serta mendapatkan akses layanan sosial. Belum lagi berbagai program pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat dan provinsi.

"Program ini juga dalam rangka mendukung program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang juga sangat membutuhkan dukungan data kependudukan yang valid dan lengkap," kata Ipuk.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Choiril Ustadi menambahkan program ini menyasar seluruh warga kurang mampu yang masuk dalam UGDK dan tercatat belum memiliki dokumen adminduk yang lengkap.

"Kami sinkronkan data di Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan sejumlah OPD lain untuk memetakan dokumen apa saja yang belum di miliki masing-masing sasaran. Kemudian Dispenduk akan menerbitkan dokumen tersebut untuk selanjutnya didistribusikan lewat desa," katanya.

Program ini diharapkan bisa membuka akses warga miskin untuk mendapatkan layanan yang lebih berkualitas, seperti saat sakit dan harus dirawat di RS mereka tidak perlu khawatir mengurus keringanan karena semua dokumennya sudah lengkap.

"Pada pelaksanaan pertama ini sudah 1.289 dokumen yang terselesaikan, baik kartu keluarga, KTP elektronik, Kartu Induk Anak," katanya.