Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) menerima keluhan warga terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dinilai tidak tepat sasaran dalam Sosialisasi Empat Pilar di Surabaya, Jumat.
Salah seorang peserta sosialisasi, Endang, mengungkapkan keprihatinannya terhadap distribusi BLT yang dianggap tidak adil.
"Saya ingin tanya, bagaimana pembagian BLT ini? Kok yang mampu malah dapat bantuan, kesannya salah sasaran," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa banyak warga di lingkungannya yang secara ekonomi tergolong mampu tetapi tetap menerima bantuan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan BLT.
Menanggapi hal tersebut, Bambang Haryo menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya memperbaiki data penerima bantuan sosial guna menghindari ketidaktepatan sasaran.
"Pemerintah telah mengumpulkan kementerian untuk membentuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ini merupakan gebrakan Pak Prabowo agar tidak ada kesalahan dalam data bantuan sosial," kata anggota Komisi VII DPR RI itu.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI Inj juga menyatakan kesiapan untuk menjembatani penyelesaian masalah terkait data penerima bantuan sosial.
Selain membahas BLT, dalam kesempatan tersebut Bambang Haryo juga menyoroti pentingnya sektor industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif dalam perekonomian nasional.
Ia menjelaskan bahwa sektor industri menyumbang sekitar 22 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sementara sektor pariwisata berkontribusi sekitar 6 persen terhadap pendapatan negara.
Menurutnya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam penyerapan tenaga kerja, dengan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja di Indonesia.
"Jika sektor ini melemah, tingkat pengangguran akan meningkat drastis. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan UMKM terus berkembang dan mendapatkan dukungan yang layak," tuturnya legislator dari daerah oemilihan Surabaya - Sidoarjo ini.
