Anggota DPR sebut penegakan hukum berdampak positif pada iklim investasi

Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyatakan bahwa pengungkapan berbagai kasus korupsi serta penegakan supremasi hukum akan berdampak positif terhadap iklim investasi di Indonesia.

"Jika ini diterapkan secara konsisten, perekonomian Indonesia bisa membaik," katanya dalam sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Surabaya, Jawa Timur, Jumat,

Pernyataan tersebut disampaikan BHS terkait langkah para penegak hukum yang didukung penuh pemerintah dalam mengungkap kasus korupsi besar di PT Pertamina pada periode 2018 hingga 2023 dengan kerugian negara bernilai fantastis.

"Pemerintah saat ini berani mengungkap korupsi dalam jumlah besar. Jangan sampai kasus seperti ini terulang di pemerintahan sekarang, karena anggaran seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat," ujar legislator dari daerah pemilihan Surabaya-Sidoarjo ini.

Dalam kesempatan tersebut, selain menyatakan bahwa penegakan hukum memberikan dampak positif terhadap iklim investasi dalam negeri, ia juga menyoroti pentingnya sektor industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif dalam mendorong perekonomian nasional.

Ia menjelaskan bahwa sektor industri menyumbang sekitar 22 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, sementara sektor pariwisata berkontribusi sekitar enam persen terhadap pendapatan negara.

Menurutnya, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam penyerapan tenaga kerja, yang mampu menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, senada dengan BHS, ahli kebijakan publik dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Basa Alim Tualeka, menilai bahwa penegakan hukum yang tegas terhadap kasus korupsi akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian dan pengembangan investasi dalam negeri.

Menurutnya, setelah pelantikan Presiden Prabowo, Menteri Sekretaris Negara telah menegaskan adanya kebocoran anggaran negara.

"Bagaimana mengatasi masalah ini? Jawabannya adalah dengan memperkuat penegakan hukum," ujarnya.

Ia berharap pemerintahan saat ini dapat secara konsisten menerapkan kebijakan antikorupsi demi memperkuat stabilitas ekonomi nasional.