Pengurangan Jatah Raskin Resahkan Kepala Desa Pamekasan

Pamekasan) - Pengurangan jatah beras bagi masyarakat miskin (raskin) di Pamekasan, Madura, meresahkan para kepala desa karena bisa menimbulkan kecemburuan dan penilaian negatif terhadap kepemimpinannya. "Mereka itu pasti menganggap bahwa para kepala desa ini yang telah menangguhkan distribusi raskin," kata Juru bicara Kepala Desa se-Kabupaten Pamekasan Haji Agus, Jumat. Ia mengatakan, pengurangan jatah distribusi oleh pemerintah pusat, berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan warga desa yang sebelumnya menerima bantuan. Dalam serap aspirasi dengan Komisi D DPRD Pamekasan, Kepala Desa Dasuk, Kecamatan Pademawu ini mengemukakan, kebijakan pemerintah pusat mengurangi jatah raskin itu sebaiknya ditinjau ulang, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Sebab, kata dia, jika distribusi raskin tetap disalurkan, sedang banyak warga miskin yang tidak menerima bantuan, ia yakin akan terjadi konflik horizontal. "Makanya, kami para kepala desa yang jatah distribusi raskinnya berkurang sepakat untuk menangguhkan lebih dahulu bantuan raskin kepada masyarakat di desa kami," kata Agus. Di Pamekasan jumlah penerima bantuan raskin sebanyak 109.017 pada 2011 dan pada tahun ini menurun menjadi 101.482 rumah tangga dengan jumlah pagu sebanyak 1.639.255 kilogram menjadi 1.522.230 kilogram. Penurunan jatah raskin ini tersebar di sembilan kecamatan, dari sebanyak 13 kecamatan yang ada di wilayah itu. Ke-9 kecamatan itu masing-masing Kecamatan Tlanakan, Pademawu, Proppo, Palengaan, Larangan, Pakong, Pamekasan, Kecamatan Kadur dan Kecamatan Galis. Menurut Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Pamekasan Munafi, penurunan jatah distribusi raskin di wilayah Kecamatan Tlanakan sekitar 30,251 persen, Pademawu 31,899 persen, Proppo 13,860 persen, Palengaan 10,599 persen, Larangan 19,990 persen, Pakong 4,638 persen, Pamekasan 58,581 persen, dan Kecamatan Kadur sebanyak 14,325 persen. "Kalau di Kecamatan Galis, penurunan jatah distribusi raskin sebanyak 6,025 persen," kata Munafi menjelaskan. Sementara di empat kecamatan lain, seperti Kecamatan Pegantenan, Batumarmar, Waru dan Kecamatan Pasean, jatah distribusi raskin justru meningkat. Menurut Munafi, di Kecamatenan Pegantenan jatah distribusi raskin meningkat sebanyak 13,179 persen, Batumarmar 59,343 persen, Waru 7,812 persen dan di Kecamatan Pasean meningkat sebanyak 44,613 persen dari jatah raskin yang diterima masyarakat di wilayah itu sebelumnya. Munafi mengatakan, pengurangan jatah distribusi raskin ini berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Menanggapi hal itu Ketua Komisi D DPRD Pamekasan Makmun mengatakan, sebenarnya pengurangan jatah distribusi raskin tersebut membuktikan bahwa jumlah rumah tangga miskin di Pamekasan ini telah berkurang. "Jika ternyata fakta yang terjadi masih banyak warga miskin yang dianggap mampu, kemungkinan karena sistem pendataan yang kurang valid," kata Makmun. Oleh sebab itu, pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pemkab dan Badan Urusan Logistik (Bulog) Pamekasan terkait kebijakan tersebut. (*)