Tulungagung, Jatim (ANTARA) - Tiga dari sembilan Pos Jalur Perlintasan Langsung (JPL) di Tulungagung, Jawa Timur saat ini belum dioperasikan meski infrastruktur bangunan telah dibangun, karena kekurangan petugas jaga imbas kebijakan penghapusan honorer sejak 2024.
Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Tulungagung, Panji Putranto, Minggu, menyebutkan bahwa sembilan JPL yang telah terbangun tersebar di beberapa titik, yakni di Ngujang, Ketanon, Plosokandang (dua pos), Desa Bendiljati, Gendingan, Pulosari, dan Buntaran (dua pos).
"Tiga JPL yang belum beroperasi berada di Desa Buntaran dan Desa Pulosari. Infrastruktur dan peralatan sudah siap, tetapi tenaga jaga belum tersedia," ujar Panji.
Ia menjelaskan, penghapusan tenaga honorer sejak 2024 membuat pihaknya tidak bisa merekrut tenaga baru untuk operasional JPL.
Sebagai alternatif, Dishub Tulungagung berupaya merekrut petugas juru parkir (jukir) yang bersedia beralih tugas menjadi penjaga perlintasan.
Setiap Pos JPL membutuhkan minimal empat petugas yang bekerja dalam tiga shift sehari.
Dengan total sembilan pos, diperlukan 36 petugas, sementara saat ini Dishub hanya memiliki 27 petugas.
"Sebelumnya, kami sempat mengangkat tenaga honorer untuk JPL di Ketanon, tapi sekarang sudah tidak bisa lagi," kata Panji.
Untuk sementara, Dishub telah memasang papan peringatan di lokasi JPL yang belum beroperasi guna mengingatkan pengguna jalan agar lebih waspada saat melintas.
Tahun ini, Dishub memprioritaskan pemenuhan tenaga operasional JPL ketimbang pembangunan pos baru.
"Kami fokus mengisi kebutuhan SDM agar semua JPL bisa berfungsi optimal," pungkasnya.
