KPU Bojonegoro: PPK Harus Netral dalam Pilkada
Selasa, 22 Mei 2012 17:00 WIB
Bojonegoro - Ketua KPU Bojonegoro Mundzar Fahman mengemukakan, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) harus netral, tidak berpihak kepada salah satu peserta yang ikut berkompetisi di dalam pilkada.
"Anggota PPK harus bisa melaksanakan tugas dengan mandiri, jujur dan adil. Tidak melakukan rekayasa dalam menyampaikan hasil pemungutan suara," kata Mudzar Fahman saat acara pelantikan 135 anggota PPK pilkada di Bojonegoro, Selasa.
Ia mengingatkan, PPK harus berpedoman dengan prinsip "Mat Junet", kepanjangan dari mandiri, tanggung jawab, jujur, netral dan demokratis.
"Anggota PPK, juga harus mengedepankan sikap demokratis dalam segala hal," ucapnya, menegaskan.
Menurut dia, anggota PPK tersebut akan menjalankan tugas mulai Juni hingga November 2012, dengan tugas awal membentuk anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa dan kelurahan di wilayanya masing-masing.
Selain itu, lanjutnya, bersama dengan petugas PPS yang baru terbentuk dengan jumlah tiga orang di masing-masing desa dan kelurahan, melakukan verifikasi data pendukung calon perseorangan.
"Verifikasi data pendukung calon perseorangan dilakukan sebelum pendaftaran peserta pilkada," paparnya, menjelaskan.
Sementara itu, Anggota KPU Bagian Divisi Teknis Penyelenggara M. Masjkur menambahkan, proses rekrutmen petugas PPS berdasarkan usulan kepala desa dari hasil musyawarah dengan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD).
"KPU mendelegasikan proses rekrutmen PPS kepada PPK, dan pengumunan rekrutmen dilakukan secara terbuka," jelasnya.
Ia juga mengungkapkan, pihaknya akan menentukan daftar pemilih sementara (DPS) dengan memanfaatkan data yang diterima dari Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil, yakni 1.091.543 jiwa. Dari jumlah itu, di antaranya ada warga yang pada 10 November 2012 mendatang baru memiliki hak pilih.
Menurut dia, data warga yang sudah memiliki hak pilih akan diumumkan kepada masyarakat, dan bagi yang belum masuk DPS diminta melapor.
"Verifikasi daftar pemilih tetap (DPT) dari DPS, prosesnya tidak bisa langsung final, tapi secara bertahap," ucapnya.
Wakil Bupati Bojonegoro Setyo Hartono dalam sambutannya menyatakan, pemkab tidak akan melakukan intervensi dalam pelaksanaan pilkada.
"Kami harapkan pilkada bisa berjalan dengan lancar dan aman," ujarnya, berharap.
Hadir dalam pelantikan itu, Ketua DPRD H.M.Thalhah, juga camat dan kapolsek di 27 kecamatan di Bojonegoro. KPU menjadwalkan pelaksanaan pencoblosan pilkada di daerah setempat pada 10-11-2012.