DPRD Tuban minta pemkab matangkan persiapan uji coba MBG

Bojonegoro (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, meminta pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat untuk mematangkan persiapan uji coba tahap kedua program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Pemkab Tuban segera mematangkan persiapan uji coba tahap kedua program MBG dengan baik, supaya pemerintah pusat segera menunjuk Tuban untuk memulai uji coba," kata Wakil Ketua DPRD Tuban, Lutfi Firmansyah, di Tuban, Jawa Timur, Selasa.

Lutfi mengatakan bahwa, dalam sejumlah rapat bersama Pemkab Tuban, pihaknya mempertanyakan mengapa wilayah tersebut belum melaksanakan program Makan Bergizi Gratis, mengingat beberapa wilayah lain telah menjalankan tahapan uji coba tersebut.

"Adanya persiapan program MBG yang matang, Tuban bisa melaksanakan uji coba seperti Bojonegoro dan Lamongan yang sudah memulai lebih dulu," katanya.

Ia mendorong Pemkab Tuban untuk mulai mematangkan persiapan uji coba tahap kedua program MBG. Pada tahapan pertama MBG, Pemkab Tuban tidak ditunjuk dikarenakan persoalan kesiapan kabupaten kota.

"Jangan sampai nanti saat uji coba tahap kedua, Tuban tidak lagi ditunjuk pemerintah pusat karena belum siap lagi," katanya.

Ada sejumlah catatan yang menjadi perhatian DPRD Tuban, diantaranya adalah hingga saat ini lokasi dapur umum belum tersedia, termasuk jalur pendistribusian yang masih dalam tahapan pendataan.

Ia menambahkan, uji coba yang bisa dilaksanakan oleh Pemkab Tuban, bisa dilakukan dalam skala lebih kecil yang nantinya akan diperluas secara bertahap, mengingat program Makan Bergizi Gratis tersebut telah ditunggu masyarakat, khususnya anak-anak yang ada di wilayah pedesaan.

"Agar anak-anak Tuban bisa segera merasakan program dari Presiden Prabowo tersebut,’’ imbuhnya.

Dia juga mengingatkan, bahwa program MBG merupakan proyek strategis nasional yang bertujuan mengurangi stunting dan investasi Sumber Daya Manusia (SDM) penerus bangsa.

Sesuai arahan Presiden Prabowo, program ini dapat meningkatkan perputaran ekonomi di daerah masing-masing.

"Jadi diharapkan pemerintah daerah lebih serius menyikapi dan mempersiapkan program ini," katanya.