Pemprov yakin mampu atasi masalah PMK di Jawa Timur

Pemprov Jatim (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa pihaknya mampu menyelesaikan masalah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak yang saat ini sedang terjadi di sejumlah daerah di wilayah tersebut.

"Kami punya kebijakan dan kemampuan untuk bisa mengobati dan mencegah itu (PMK). Kami yakin mampu," ujar Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, di Surabaya, Senin.

Diketahui Pemprov Jatim memiliki pengalaman menyelesaikan kasus PMK yang terjadi pada tahun 2022 hingga tuntas di 2023.

Menurutnya, sejumlah langkah yang akan dilakukan adalah dengan vaksinasi menjadi cara utama untuk menangani wabah PMK.

Kemudian melakukan pengobatan terhadap ternak yang teridentifikasi mengalami luka akibat PMK, dan melakukan sterilisasi di peternakan supaya meminimalkan penularan.

Selain itu, tata kelola lalu lintas hewan ternak juga menjadi perhatian khusus sehingga tidak menyebar dengan cepat ke daerah lain.

Wabah PMK sendiri disebabkan oleh RNA virus kelompok picorna, atau disebut virus terkecil yang menyerang hewan berkuku genap.

Vaksinasi PMK kepada hewan ternak tidak bisa dilakukan satu kali, namun enam bulan sekali secara berkala, supaya ada kekebalan hewan ternak kebal terhadap virus tersebut.

Pemerintah pusat juga telah mengirimkan edaran untuk menutup serentak pasar hewan selama 14 hari untuk mengatasi masalah PMK ini, namun Pemprov Jatim memilih opsi lain.

"Memang ada surat edaran dari Kementerian Pertanian untuk mengosongkan pasar hewan selama 14 hari tapi kami tidak lakukan untuk menjaga perekonomian masyarakat," kata

Menurutnya, langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas perekonomian masyarakat yang tergantung pada sektor peternakan.

Lanjut Adhy, jika semua pasar hewan ditutup selama 14 hari akan mengganggu perekonomian masyarakat.

Meski begitu, sudah ada beberapa pasar hewan yang dilakukan penutupan sementara sebagai upaya pencegahan penyebaran PMK meskipun tidak dilakukan serentak.

Sebelumnya Pemprov Jawa Timur menutup sementara beberapa pasar hewan di antaranya di Kabupaten Ponorogo, Tulungagung, dan Kediri untuk menekan penyebaran kasus PMK.