Dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Jumat, Mu’ti menyampaikan pernyataan tersebut di hadapan enam ratus peserta Sidang Tanwir Muhammadiyah di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang merupakan sidang tingkatan kedua setelah Muktamar.
“Terkait dengan penugasan saya di kabinet Merah Putih, sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yang memiliki Pendidikan Bermutu untuk Semua, merupakan amanat UUD 1945 dan juga amanat dari UU Sisdiknas no 20 tahun 2023, bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu,” ujarnya.
Mu’ti pun mengharapkan kepada Muhammadiyah agar bisa bersinergi dan berkolaborasi mewujudkan visi itu. Harapan itu bukanlah tanpa alasan mengingat Muhammadiyah secara nyata telah menjadi pengelola lembaga pendidikan terbesar di Indonesia.
"Perlu saya sampaikan secara nyata Muhammadiyah memiliki peran penting dalam pendidikan nasional. Jumlah sekolah swasta yang paling banyak di Indonesia adalah sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah, begitu pula jumlah murid swasta terbesar belajar di perguruan Muhammadiyah,” imbuhnya.
Ia menyebutkan data per bulan April 2024 terdapat 1.054.000 murid yang belajar di sekolah Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Jumlah guru terbanyak juga yang mengajar di Muhammadiyah, termasuk guru yang lulus PPPK.
Dari 110.000 lebih guru lulus PPPK, lebih dari 10.000 guru PPPK dari Muhammadiyah. Mu’ti pun menengarai beberapa yang bisa dilakukan bersama adalah wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan pra sekolah.
Pendidikan pra sekolah yang paling banyak adalah Aisyiyah, artinya keberhasilan wajib belajar 13 tahun ditentukan oleh ibu melalui Taman Kanak-kanak Aisyiyah Bustanul Athfal.
Kerja sama lain dengan Muhammadiyah, lanjutnya, adalah layanan pendidikan bermutu untuk semua khusus di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Ia mengatakan keberhasilan layanan pendidikan di daerah 3T sebagian perlu mendapat dukungan Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid (LPCRPM), dukungan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), dan Lembaga Dakwah Khusus (LDK). Di daerah 3T undang undangnya satu desa satu PAUD, itu bisa digarap LPCRPM
Untuk itu, Mu’ti berharap memperoleh dukungan agar program-program pendidikan terus berjalan, dan tentu sebagian ditentukan oleh bagaimana kualitas pendidikan sekolah Muhammadiyah dan juga kualitas dari para guru Muhammadiyah.
“Itulah beberapa hal yang akan saya sampaikan untuk nanti bisa menjadi sinergi bersama dalam memajukan pendidikan mewujudkan pendidikan bermutu menuju bangsa yang bermutu”, ujar Mu’ti.(*)
Baca juga: Prabowo: Waspada, perairan Indonesia rawan terseret konflik global
Baca juga: Prabowo hadir di lokasi Sidang Tanwir Muhammadiyah
