Kapolri sebut tengah ubah secara bertahap 290 kampung narkoba

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo selaku Ketua Desk Pemberantasan Narkoba mengatakan bahwa pihaknya tengah mengubah secara bertahap 290 kampung narkoba di Indonesia menjadi kampung bebas narkoba.

“Ada kurang lebih 290 kampung narkoba yang saat ini terdeteksi oleh kita dan secara bertahap saat ini sudah ada kurang lebih 90 kampung yang kita garap secara khusus,” ucap dia dalam konferensi pers di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Kamis.

Dalam mengubah kampung narkoba, kata dia, pihaknya melakukan beberapa langkah, mulai dari program-program penyuluhan sampai dengan program edukasi terkait bahaya narkoba.

“Termasuk memasukkan beberapa kurikulum pendidikan di sekolah, sehingga semuanya kita kerjakan secara simultan termasuk juga melakukan upaya penegakan hukum di dalamnya,” tuturnya.

Baca juga: Polri siapkan pengamanan Pilkada 2024 di daerah rawan konflik

Kapolri mengatakan, upaya tersebut dilaksanakan oleh berbagai kementerian/lembaga yang tergabung dalam Desk Pemberantasan Narkoba bersama-sama dengan pemerintah daerah.

“Kita akan lakukan perbaikan, sehingga betul-betul bisa bebas narkoba dan tentunya di dalamnya bagaimana peran dari seluruh stakeholder terkait untuk menggarap, baik dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan agama, kementerian/lembaga terkait, serta juga tentunya kepolisian,” ucapnya.

Adapun kepolisian sendiri, kata dia, menggelar kompetisi bagi kesatuan wilayah untuk mengubah kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba dan memberikan reward bagi yang berhasil.

“Ini menjadi upaya kami untuk terus bisa menjaga kontinuitas terkait dengan program mengubah kampung narkoba menjadi kampung bebas narkoba,” ujarnya.

Diketahui, Desk Pemberantasan Narkoba, yang dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, merupakan satuan kerja lintas kementerian/lembaga yang terdiri atas Polri, TNI, Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional (BNN), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.