Polri siapkan pengamanan Pilkada 2024 di daerah rawan konflik

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa kepolisian telah melakukan persiapan pengamanan Pilkada 2024 di daerah-daerah rawan konflik.

"Kami tentunya mempersiapkan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan apabila ada potensi-potensi konflik atau potensi-potensi masalah yang terjadi di lapangan yang tidak dikehendaki," ucap dia di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin.

Jenderal Polisi Listyo Sigit mengatakan bahwa Polri telah memetakan wilayah-wilayah yang rawan, salah satunya adalah di Provinsi Papua dan wilayah-wilayah yang hanya memiliki satu atau dua paslon.

"Di samping itu, juga wilayah-wilayah terjauh, terluar, yang secara geografis tentunya akan mengalami sedikit kesulitan dengan distribusi logistik dan juga tentunya pengawasan dari pengawas pemilu," kata dia menambahkan.

Baca juga: KPU Kota Blitar ajak masyarakat hadir ke TPS

Adapun untuk personel, lanjut dia, Polri telah membentuk tim pengamanan pilkada yang diberi nama Operasi Mantap Praja. Sementara itu, untuk mengatasi konflik, baik itu konflik sosial, bencana, maupun teror selama penyelenggaraan pilkada, Polri telah mempersiapkan personel dalam Operasi Aman Nusa.

"Jadi, ada Aman Nusa 1, 2, dan 3. Semuanya tentunya telah memiliki tugas dan standar operasional prosedur (SOP) yang harus dilakukan masing-masing anggota dan masing-masing sudah memahami apa yang harus dilaksanakan," ucapnya.

Listyo Sigit menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut disiapkan demi memastikan Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan baik.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan seluruh jajaran kepolisian, mulai dari pusat hingga tingkat Polres, untuk memitigasi indeks kerawanan yang berpotensi terjadi di wilayah provinsi maupun kabupaten/kota.

"Dalam tiga hari ini, bersama Polri seluruh Indonesia, kami melakukan patroli pengawasan terhadap seluruh hal-hal yang tidak diinginkan pada pilkada kali ini, terutama praktik-praktik politik uang, pengerahan massa, dan lain-lain," ujarnya.

Dengan melakukan mitigasi, kata dia, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka akan bisa segera ditangani.

"Alhamdulillah, sampai sekarang tidak ada laporan yang kemudian terjadi pergerakan massa dan lain-lain dari seluruh Indonesia, dan kami berharap praktik-praktik politik uang dapat direduksi," imbuhnya.