Surabaya (ANTARA) - Komite Independen Pemantauan Pemilu (KIPP) Jawa Timur (Jatim) temukan 25 kasus dugaan politik uang pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Jawa Timur.
"Temuan kami, masih marak politik uang, berbentuk pemberian uang maupun sembako menjelang pemungutan suara. Masyarakat kerap menjulukinya serangan fajar," ujarnya Ketua KIPP Jatim, Herdian, di Surabaya, Senin.
Herdian menyebutkan untuk daerah temuan adanya dugaan praktik politik uang hanya beberapa kota/kabupaten yang mendominasi yaitu Jember, Gresik serta Surabaya.
"(Politik uang) rata-rata ada di Gresik, Jember, Surabaya. Seperti pembagian gula pada saat malam sebelum coblosan, yang terjadi di Jalan Dr. Soetomo, Kaliwates, Jember," ujarnya.
Menariknya, lanjut Herdian, praktik ini tidak hanya berasal dari pasangan calon (paslon) saja bahkan berasal dari kotak kosong.
"Kalau di Surabaya kasusnya kita temukan pihak mengatasnamakan kotak kosong seperti di kawasan Krembangan Utara," tuturnya.
KIPP Jatim pun telah melaporkan temuan tersebut ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Di sisi lain Herdian belum menyebut angka pastinya.
“Yang dilaporkan ke Bawaslu kurang dari 10 kasus, karena sudah memenuhi syarat formil dan materil. Lainnya kita masih investigasi,” terangnya.
Lebih lanjut, Herdian mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika mengetahui adanya praktik politik uang ke Bawaslu Jatim sebagai bentuk kepedulian bagi masa depan daerah.
"KIPP Jatim mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih peduli dalam menentukan masa depan daerahnya, dengan berperan aktif dalam pengawasan politik uang," ujarnya.
