Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, membahas berbagai isu strategis di sektor pangan, termasuk distribusi pupuk, neraca komoditas, hingga transformasi kelembagaan Perum Bulog.
Dalam keterangan pers usai rapat, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa keputusan penting telah diambil dalam rapat tersebut, salah satunya terkait perbaikan rantai distribusi pupuk yang selama ini dianggap terlalu panjang.
“Sudah disepakati nanti Perpres-nya itu diputuskan oleh Kementan (Kementerian Pertanian). Kementan langsung ke Pupuk Indonesia, Pupuk Indonesia langsung ke Gapoktan, pengecer, atau distribusi, sehingga rantai distribusinya menjadi sangat pendek,” ujar Zulkifli di komplek Istana Kepresidenan Jakarta.
Pria yang akrab disapa Zulhas itu juga menyampaikan bahwa keputusan terkait neraca komoditas saat ini akan turut melibatkan Menteri Koordinator Bidang Pangan. Sebelumnya, neraca komoditas hanya diputuskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
"Nanti mengenai neraca komoditas ditambahkan satu kementerian yaitu menteri (koordinator) bidang ekonomi atau menteri koordinator bidang pangan. Itu saja kalimatnya dan sudah disetujui juga," kata dia.
Selain soal kebijakan, Zulhas juga menyampaikan kabar mengenai produksi dan stok pangan nasional. Produksi beras tahun 2025 diperkirakan mencapai 32 juta ton, sementara stok beras nasional hingga akhir Desember 2024 diproyeksikan mencapai lebih dari 8 juta ton, dengan hampir 2 juta ton dikelola oleh Bulog.
"Stok beras kita akhir Desember nanti ini akan dicatat sebagai stok tertinggi mungkin 5 tahun terakhir. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan tidak ada impornya, tapi kalau impor pun sedikit," ucapnya.
Ratas tersebut juga membahas rencana transformasi kelembagaan Bulog. Presiden Prabowo mengarahkan agar Bulog dapat lebih optimal dalam mendukung swasembada pangan, khususnya dalam pembelian gabah dan jagung.
Selain itu, pemerintah juga akan menyusun kebijakan terkait penyuluh pertanian agar pengelolaannya lebih terkoordinasi di tingkat pusat.
Sedangkan terkait infrastruktur irigasi, Presiden Prabowo telah menginstruksikan jajarannya agar aturan tanggung jawab irigasi yang selama ini terbagi antara pemerintah daerah dan pusat dapat ditinjau kembali.
"Ini nanti akan kita lihat Perpres-nya sehingga irigasi itu nanti bisa diputuskan oleh Kementan,walaupun nanti yang mengerjakan adalah Menteri PU," pungkas Zulhas.
