DPRD Kota Malang Tunda "Boyongan" ke Bakorwil

Malang - Anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur, terpaksa harus menunda rencana "boyongan" ke gedung Bakorwil wilayah III Jatim, akibat maraknya unjuk rasa dari berbagai elemen yang menolak kebijakan kenaikan harga BBM. Wakil ketua DPRD Kota Malang Priyatmoko Oetomo, Kamis, mengakui, seharusnya para wakil rakyat dan staf di sekretariatan mulai menempati gedung Bakorwil, Senin (2/4), bahkan rencananya, Jumat (30/3) dilakukan selamatan untuk menandai penempatan kantor sementara di Bakorwil. "Karena maraknya unjuk rasa yang kemungkinan masih terus terjadi hingga penetapan kenaikan harga BBM, kami memilih menunda rencana 'boyongan' tersebut," tegas politisi dari PDI Perjuangan tersebut. Untuk menentukan kapan kepastian pindah kantor sementara di Bakorwil itu, katanya, pihaknya akan melakukan rapat koordinasi terlebih dulu sambil menunggu membaiknya situasi setelah dikeluarkannya kebijakan kenaikan BBM. Ia mengaku, tidak mungkin meninggalkan gedung dewan dengan tiba-tiba pindah ke Bakorwil, sementara saat ini gedung dewan dan balai kota terus menerus menjadi sasaran unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat. Sementara Sekretaris DPRD Abdul Malik mengaku, boyongan ke gedung Bakorwil dijadwalkan akhir bulan ini dan aktivitas para wakil rakyat di gedung itu dimulai awal April (Senin, 2/4). Namun, karena maraknya aksi demonstrasi, maka agenda boyongan tersebut ditunda. Padahal, lanjutnya, proses persiapan di gedung Bakorwil untuk kegiatan dewan sudah matang dan penyekatan terhadap sejumlah ruangan untuk fraksi, komisi, pimpinan dewan, dan paripurna juga sudah tuntas. "Sekarang kami sudah mulai melakukan pemilahan terhadap arsip-arsip dan mebeler. Kalau arsip dan mebeler yang masih digunakan (aktif) akan dibawa dan yang tidak untuk sementara digudangkan," tegasnya. Sebelumnya massa dari berbagai elemen menyatakan penolakannya terhadap pembangunan gedung DPRD di Jalan Tugu tersebut, karena selain kondisi fisiknya masih kokoh dan representatif, juga bukan kebutuhan mendesak untuk segera direalisasikan. Namun, Wali Kota Malang Peni Suparto bersikukuh tetap akan merenovasi gedung parlemen tersebut, meski banyak elemen masyarakat yang menolak. Peni menilai gedung dewan yang ada sekarang ini terlalu sempit dan tidak representatif lagi. Pembangunan gedung dewan yang didesain seperti bangunan Balai Kota Malang itu diperkirakan menghabiskan anggaran APBD sekitar Rp40 miliar. Gedung dewan akan dibangun lima lantai dan dilengkapi berbagai fasilitas mewah lainnya untuk kepentingan anggota parlemen. (*)