Ketua PWI Jatim: Kebebasan Pers Belum Dinikmati Jurnalis Sepenuhnya

Tuban - Ketua PWI Jatim Ahmad Munir menegaskan, kebebasan pers di Tanah Air masih belum dinikmati sepenuhnya oleh jurnalis sebab intervensi pemodal bagai temali yang menjerat kaki pelaku pers yang sulit diurai. “Dulu di zaman Orba pers tak memiliki kebebasan, di era reformasi ini, meskipun telah ada regulasi Undang-undang 40/1999 tentang Pers, namun kebebasan pers masih belum utuh diterima wartawan,” kata Kepala Biro Kantor Berita Antara Jatim ini dalam dialog pers dengan tema Demokratisasi dan Kebebasan Pers, di Tuban, Sabtu. Pada dialog yang digelar "Ronggolawe Pers Solidarity" (RPS) Tuban dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2012 itu ia mengemukakan, pers di Tanah Air telah mengalami rangkaian perubahan zaman sejak kolonial, kemerdekaan, Orba hingga reformasi. "Meski begitu perjuangan untuk kebebasan pers tak akan pernah berhenti dilakukan para wartawan,” ungkap pria kelahiran Sumenep itu. Sementara itu, Komisioner KIPD Jatim Donny Maulana menjelaskan, kebebasan pers belum menjadi bagian sakral para jurnalis. Sekalipun undang-undang terkait pers, seperti UU No. 40/1999, UU 32/2002, dan UU 11/2008 telah menjadi bagian profesi, hanya saja campur tangan pemerintahh yang sudah mulai luntur malah digantikan pemodal lembaga penerbitan. Di lain pihak, katanya menjelaskan, kebebasan yang direguk jurnalis dengan payung yuridisnya, tak serta merta menjadikan jurnalis aman. Di tahun 2011 angka tindak kekerasan terhadap wartawan mencapai 94 kasus, meningkat dibandingkan, pada 2010, dengan jumlah 66 kasus. Sedangkan "Freedom Index" 2012 yang dilansir Reporters "Without Borders" mencatat, turunnya index kebebasan pers Indonesia pada tahun 2012 dari posisi 117 pada tahun 2011 menjadi 146. Sedangkan Ketua IJTI Jatim, Niko Leopold (Ketua IJTI Jatim) mencatat, dari ranah penyiaran televisi sebenarnya publik diberi kebebasan seluasnya untuk memilih tayangan yang sesuai dengan selera. “Meski begitu pilihan masyarakat terhadap siaran televisi harus tetap bijak. Apalagi di setiap tayangan televisi, kita dihadapkan pada berbagai problem dan harus disesuaikan dengan kultur masyarakat,” jelasnya. Tampil juga sebagai pemibicara Wakil Gubernur Jatim, Syaifullah Yusuf, dan Bupati Tuban, Fathul Huda dan Wabupnya, Noor Nahar Hussein. Sementara itu, Ketua RPS Tuban, Huda Bhirawa menambahkan, kegiatan yang digelar wartawan yang tergabung di dalam RPS Tuban itu, merupakan agenda rutin untuk memperingati HPN. "Kami juga memberikan santunan kepada 100 anak yatim piatu, " katanya, menjelaskan. (*)