Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa perbaikan industri di Indonesia dapat dilakukan melalui pemanfaatan e-katalog yang saat ini telah memuat 9,6 juta item.
"Hari ini kita sudah punya 9,6 juta item di e-katalog dan dari situ kita sudah bisa mendesain industri apa yang bisa kita perbaiki, lakukan," kata Luhut di sela memberi sambutan dalam peluncuran buku Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berjudul "BKS dari Underdog Jadi Menteri", di Jakarta, Selasa malam.
Menurut Luhut, dengan jumlah item yang terdaftar di e-katalog tersebut, pemerintah bisa mendesain industri mana saja yang perlu diperbaiki dan dikembangkan. Hal ini penting di tengah tantangan seperti deindustrialisasi yang saat ini dihadapi oleh Indonesia.
Baca juga: Luhut: Transisi energi RI pacu pengembangan industri hijau
Pemanfaatan data dari e-katalog memungkinkan pemerintah untuk mengambil langkah strategis dalam memperbaiki sektor-sektor industri yang potensial. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan bisa lebih tepat sasaran.
"Karena sekarang ada seperti deindustrialisasi di kita, tapi dengan angka 9,6 juta (item di e-katalog) ini kita tahu industri-industri apa yang kita bisa lakukan," ujar Luhut.
Selain itu, Luhut mengaku telah meresmikan laboratorium metalurgi terbaik di luar China yang kini ada di Institut Teknologi Bandung (ITB), Jatinangor pada akhir Agustus 2024.
Laboratorium dinilai akan menjadi salah satu upaya yang mendukung pengembangan industri dan teknologi nasional.
Dengan adanya sumber daya manusia dan teknologi, Luhut optimistis bahwa berbagai tantangan di sektor industri Indonesia dapat diatasi dengan baik.
"Waktu kemarin di ITB kita meresmikan metalurgi lab yang terbaik di luar China yang ada di ITB, di Jatinangor, itu juga satu langkah-langkah yang bagus. Jadi human capital, terus kemudian implementasi itu semua bisa berjalan dengan baik.
Sistem e-katalog merupakan aplikasi belanja daring besutan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) mulai diterapkan sejak 2012 dan hingga kini terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa bagi pemerintah baik untuk level pusat hingga daerah.
Luhut berpendapat bahwa e-katalog ke depannya layak dipertahankan dan mampu memberikan nilai tambah apabila sistemnya terus diperbarui.
