Banyuwangi (ANTARA) - Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf meninjau langsung uji coba pendaftaran Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pada Kamis.
Kabupaten Banyuwangi dipilih sebagai percontohan pelaksanaan bantuan sosial nasional berbasis digital yang merupakan program pemerintah pusat. Uji coba pendaftaran Digitalisasi Bansos di Banyuwangi sudah berlangsung sejak 18 September 2025.
"Banyuwangi ini menjadi model atau contoh (pelaksanaan pendaftaran Digitalisasi Bansos) dari 514 kabupaten/kota di Indonesia," kata Luhut Binsar Pandjaitan mengawali dialog dengan warga di Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Kamis.
Sesuai laporan pelaksanaan uji coba pendaftaran digitalisasi bansos secara mandiri maupun melalui Agen Perlinsos di Banyuwangi lewat aplikasi Portal Perlinsos (perlindungan sosial), katanya, progresnya cukup bagus dan tidak ada kendala.
Luhut menyampaikan terima kasih kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani serta Kementerian/Lembaga (K/L) yang terlibat langsung berkolaborasi dalam uji coba pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial yang berlangsung di Banyuwangi selama dua pekan terakhir.
"Kami sampaikan terima kasih kepada Bupati Banyuwangi dan kementerian/lembaga serta wakil menteri yang hadir hari ini. Kalau kita tidak kompak, (program Digitalisasi Bansos) tidak akan berjalan dengan baik," katanya.
Informasi diperoleh ANTARA, setelah dua pekan uji coba pendaftaran Digitalisasi Bansos di Banyuwangi, tercatat sebanyak 257 ribu warga telah mendaftar melalui aplikasi Portal Perlinsos.
Dalam kegiatan itu juga dihadiri sejumlah wakil menteri, beserta lembaga negara melihat progres pelaksanaan dan capaian pendaftaran bansos cara baru ini, antara lain Mensos Saifullah Yusuf, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Wamen PANRB Purwadi Arianto, Wamen Bappenas Febrian A Ruddyard, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Hadir pula perwakilan dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Komdigi, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Selain itu juga hadir 20 lembaga negara antara lain Dewan Ekonomi Nasional, Wakil Kepala BSSN. Ada pula perwakilan dari Bank Indonesia (BI), BPKP, LKPP, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, hingga Perum Peruri, dan lembaga negara lainnya.
