Surabaya - Dewan Adat Madura mengancam Kepulauan Madura memisahkan diri dari Privinsi Jatim atau membentuk provinsi sendiri jika Gubernur Jatim menyetujui finalisasi rencana induk percepatan wilayah Suramadu. Sekretaris Dewan Adat Madura Jazuli, di Surabaya, Jumat, mengatakan, percepatan pembangunan wilayah Madura oleh Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat Madura. "BPWS selama dua tahun belum ada komitmen yang jelas dengan tokoh adat dan ulama Madura," kata Jazuli saat ditemui di gedung Grahadi Surabaya. Menurut dia, BPWS memaksakan diri membangun Madura. padahal Madura mempunyai karakter sendiri. "Kenapa pemerintah pusat memaksakan diri. Jika Gubernur Jatim tetap pada pendiriannya, maka kami selaku tokoh adat dan ulama akan berangkat ke Jakarta menghadap Mahfud MD (Ketua Mahkamah Konstitusi/MK asal Madura) untuk meminta Madura jadi provinsi," katanya. Selain itu, lanjut dia, kalau Menteri Pekerjaan Umum (PU) selaku ketua pelaksan harian dewan pengarah BPWS memaksa BPWS membangun di Madura sebelum ada komitmen dengan masyarakat Madura, maka pihaknya akan menghadangnya. "Apa mereka belum mengerti nilai sosio kultur masyarakat Madura. Kami akan menghadang habis-habisan. Kami siap memerahkan Suramadu dengan darah kami," katanya. (*)
Berita Terkait
Dewas ANTARA harap kinerja Biro Jatim terus tumbuh
17 Desember 2025 19:30
Konjen RRT-ANTARA Jatim masifkan penyebaran informasi positif dua negara
16 Desember 2025 19:45
DPR nilai pemberitaan ANTARA masih menjadi tolok ukur
16 Desember 2025 19:02
Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim: ANTARA miliki karakter yang berbeda
16 Desember 2025 18:16
Kadis Kominfo Jatim apresiasi peran ANTARA jaga kualitas informasi
16 Desember 2025 17:02
Wagub Jatim: ANTARA berkontribusi cerdaskan masyarakat
16 Desember 2025 15:35
Kepala Biro ANTARA Jatim perkuat soliditas tingkatkan kinerja songsong 2026
15 Desember 2025 20:23
88 Tahun ANTARA dan saksi sejarah heroisme di Jatim
12 Desember 2025 19:22
