Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur menekankan supaya pelayanan publik lebih memprioritaskan kebutuhan warga, sehingga bisa lebih efektif dan efisien.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi di Surabaya, Senin, mengatakan pihaknya menginstruksikan kepada camat, lurah hingga kepala perusahaan daerah untuk mengubah pola pikir cara kerja mereka dalam melayani masyarakat.
"Salah satu contohnya adalah penerapan konsep pelayanan publik di balai RW, di mana setiap kelurahan dilengkapi dengan satu tenaga kesehatan dan satu kelurahan satu unit ambulans," katanya di sela memberikan pengarahan kepada seluruh camat, lurah dan kepala perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Ia menjelaskan bahwa filosofi dari pelayanan publik di balai RW adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga. Misalnya ketika warga memerlukan layanan administrasi kependudukan (adminduk), maka mereka tidak perlu lagi datang ke kantor kelurahan karena bisa melalui aplikasi.
Baca juga: KPU Surabaya perpanjang pendaftaran peserta Pilkada
"Setiap kegiatan atau pelayanan publik di balai RW, filosofinya adalah membuat pintar warga. Jadi misal pada waktu (ada pegawai) izin kerja, warga tidak perlu urus KTP datang ke kantor kelurahan, dengan begini maka tidak ada lagi pelayanan publik yang terhambat," ujarnya.
Ia menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan teknologi dalam transformasi pelayanan publik. Menyoroti keberhasilan program Pemkot Surabaya dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan dalam tiga tahun terakhir.
"Dulu, penanganan stunting dilakukan secara manual dan tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Sekarang, dengan perubahan ini, angka (prevalensi) stunting Surabaya turun menjadi 1,6 persen, dan kemiskinan juga mengalami penurunan," ucapnya.
Sebagai contoh lain, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyoroti masalah pengelolaan parkir pada restoran. Teknologi CCTV dapat digunakan untuk memantau tempat parkir secara otomatis.
"Sehingga tidak lagi perlu melakukan pencatatan karcis manual," ucapnya.
Baca juga: BPS: Revitalisasi Kota Lama Surabaya dorong kunjungan wisman ke Jatim
Termasuk pula dalam penerapan absensi karyawan di lingkungan Pemkot Surabaya dengan teknologi aplikasi, kini absensi karyawan menjadi lebih efisien karena mereka tidak perlu harus antre.
"Jadi absen bisa dilakukan di mana pun, yang terpenting adalah output dan outcome-nya per hari itu ada. Itu kenapa saya kumpulkan lurah, camat dan kepala dinas. Jadi yang sudah kita lakukan ini saya ingin menjadi evaluasi agar mengerti tujuannya," kata dia.
Ia menegaskan bahwa kerja pemerintah harus berorientasi pada kebahagiaan masyarakat.
"Jadi saya ingin mengubah pola pikir camat dan lurah agar tidak bekerja dengan perintah otoriter, tetapi lebih kepada apa yang diinginkan warga, didiskusikan dan dijalankan, itu yang saya bentuk hari ini," ucapnya.
Misalnya soal peningkatan data warga miskin yang tidak boleh dianggap sebagai kegagalan dalam kepemimpinan. Tetapi hal itu harus dianggap sebagai peluang untuk memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran.
"Karena apa?, Kadang-kadang mereka (camat-lurah) takut, ketika ada warga miskin masuk data jadi tambah, maka dia takut dikatakan gagal, dicopot dari jabatannya," katanya.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi di Surabaya, Senin, mengatakan pihaknya menginstruksikan kepada camat, lurah hingga kepala perusahaan daerah untuk mengubah pola pikir cara kerja mereka dalam melayani masyarakat.
"Salah satu contohnya adalah penerapan konsep pelayanan publik di balai RW, di mana setiap kelurahan dilengkapi dengan satu tenaga kesehatan dan satu kelurahan satu unit ambulans," katanya di sela memberikan pengarahan kepada seluruh camat, lurah dan kepala perangkat daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Ia menjelaskan bahwa filosofi dari pelayanan publik di balai RW adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga. Misalnya ketika warga memerlukan layanan administrasi kependudukan (adminduk), maka mereka tidak perlu lagi datang ke kantor kelurahan karena bisa melalui aplikasi.
Baca juga: KPU Surabaya perpanjang pendaftaran peserta Pilkada
"Setiap kegiatan atau pelayanan publik di balai RW, filosofinya adalah membuat pintar warga. Jadi misal pada waktu (ada pegawai) izin kerja, warga tidak perlu urus KTP datang ke kantor kelurahan, dengan begini maka tidak ada lagi pelayanan publik yang terhambat," ujarnya.
Ia menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan teknologi dalam transformasi pelayanan publik. Menyoroti keberhasilan program Pemkot Surabaya dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan dalam tiga tahun terakhir.
"Dulu, penanganan stunting dilakukan secara manual dan tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Sekarang, dengan perubahan ini, angka (prevalensi) stunting Surabaya turun menjadi 1,6 persen, dan kemiskinan juga mengalami penurunan," ucapnya.
Sebagai contoh lain, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyoroti masalah pengelolaan parkir pada restoran. Teknologi CCTV dapat digunakan untuk memantau tempat parkir secara otomatis.
"Sehingga tidak lagi perlu melakukan pencatatan karcis manual," ucapnya.
Baca juga: BPS: Revitalisasi Kota Lama Surabaya dorong kunjungan wisman ke Jatim
Termasuk pula dalam penerapan absensi karyawan di lingkungan Pemkot Surabaya dengan teknologi aplikasi, kini absensi karyawan menjadi lebih efisien karena mereka tidak perlu harus antre.
"Jadi absen bisa dilakukan di mana pun, yang terpenting adalah output dan outcome-nya per hari itu ada. Itu kenapa saya kumpulkan lurah, camat dan kepala dinas. Jadi yang sudah kita lakukan ini saya ingin menjadi evaluasi agar mengerti tujuannya," kata dia.
Ia menegaskan bahwa kerja pemerintah harus berorientasi pada kebahagiaan masyarakat.
"Jadi saya ingin mengubah pola pikir camat dan lurah agar tidak bekerja dengan perintah otoriter, tetapi lebih kepada apa yang diinginkan warga, didiskusikan dan dijalankan, itu yang saya bentuk hari ini," ucapnya.
Misalnya soal peningkatan data warga miskin yang tidak boleh dianggap sebagai kegagalan dalam kepemimpinan. Tetapi hal itu harus dianggap sebagai peluang untuk memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran.
"Karena apa?, Kadang-kadang mereka (camat-lurah) takut, ketika ada warga miskin masuk data jadi tambah, maka dia takut dikatakan gagal, dicopot dari jabatannya," katanya.
