Surabaya (ANTARA) - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Pemerintah Kota Surabaya memperkuat sinergisitas bersama pengusaha dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema Strategi dan Dukungan Pemerintah Kota Surabaya dalam Menghadapi Dinamika Regulasi di Dunia Usaha.
Asisten Administrasi Umum Pemkot Surabaya Anna Fajriatin di Kota Surabaya, Rabu, mengatakan kolaborasi dan kontribusi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menciptakan sinergi luar biasa di kota setempat.
"Intinya, kegiatan ini adalah kolaborasi, kontribusi. Bagaimana menciptakan sebuah strategi di Kota Surabaya antara pemerintahnya, antara pelaku usahanya saling bersinergi, saling berkolaborasi untuk menuju sebuah kekuatan yang luar biasa," ujarnya.
Ia mendorong pelaku usaha untuk menyampaikan kendala dan masukan, karena Pemkot Surabaya tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari pelaku usaha.
"Tidak mungkin pemerintah Kota Surabaya itu berjalan sendiri. Tanpa berdampingan dengan teman-teman di pelaku usaha, karena tujuan bersama kita adalah melayani warga Surabaya," ujarnya.
Kepala Disperinaker Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro mengatakan bagaimana regulasi di tingkat nasional dan daerah terus mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan reformasi kebijakan lainnya.
"Tentu dinamika ini membawa tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Surabaya," katanya.
Menurutnya, sebagai kota besar dan pusat pertumbuhan ekonomi di Jatim, Surabaya harus mampu menyesuaikan, mengembangkan, dan merumuskan kebijakan lokal yang inovatif, adaptif, dan solutif.
Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai strategi serta dukungan Pemkot Surabaya dalam menghadapi dinamika regulasi.
Ada empat poin konkret yang diharapkan dari FDG ini, yaitu menyusun strategi responsif terhadap perubahan regulasi yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, memperkuat sinergi lintas sektor, baik internal organisasi perangkat daerah (OPD), mitra kerja, maupun masyarakat sipil.
"Mengidentifikasi kebutuhan dukungan kebijakan dan sumber daya dalam penerapan regulasi baru, dan mendorong lahirnya inovasi kebijakan di tingkat lokal yang tetap selaras dengan kerangka hukum nasional," katanya.
