Kediri (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri, menunggu hasil tes kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Saiful Anwar, Malang, dari bakal calon kepala daerah yang digunakan sebagai persyaratan dalam mengikuti Pilkada 2024.
"Kami masih menunggu dari RSUD dr. Saiful Anwar untuk hasil tes kesehatannya. Menurut jadwal sehari setelah tes terakhir (hasil tes keluar). Untuk jadwal tes sampai tanggal 2 September, jadi kemungkinan hasil tes jadi tanggal 3 September atau 4 September 2024," kata Ketua KPU Kabupaten Kediri Nanang Qosim di Kediri, Minggu.
Ia juga menambahkan untuk hasil tes kesehatan itu yang dipublikasikan adalah hanya layak atau tidak layak.
"Hasil yang dipublikasikan hanya layak atau tidak layak. Data pemeriksaan kesehatan seseorang ini termasuk informasi yang dikecualikan," kata Nanang.
Sementara itu, bakal calon Bupati Kediri Deny Widyanarko mengaku sudah melakukan tes kesehatan dengan bakal calon Wakil Bupati Kediri Mudawamah. Selama tes berlangsung, dari komunikasi yang dilakukan hasilnya baik.
"Alhamdulillah semua rangkaian tes (kesehatan), baik jasmani maupun rohani bisa kami lalui dengan baik," kata Deny.
Ia mengatakan untuk pemeriksaan fisik atau jasmani meliputi jantung, paru-paru dan organ dalam lainnya, termasuk gigi dan mulut menunjukkan hasil yang baik. Begitu juga kondisi psikologis juga baik.
Pihaknya juga mengaku siap untuk menjalani tahapan selanjutnya di Pilkada 2024 ini. Koordinasi dengan tim juga dilakukan secara intensif.
"Kontestasi semakin lama semakin ketat dan fisik juga harus senantiasa terjaga, mental juga harus dijaga sehingga kontestasi ini bisa kami jalani dengan baik, penuh perdamaian. Dan satu lagi juga harus bersatu dalam wadah warga atau masyarakat Kabupaten Kediri," kata dia.
Ia pun mengajak berbagai pihak untuk turut serta menciptakan suasana pilkada yang damai. Dalam Pilkada 2024 ini, pasangan yang didukung PKB dan Partai NasDem Kabupaten Kediri itu sudah mempunyai berbagai program unggulan.
Dari sembilan program unggulan, di antaranya program pembangunan dusun dengan dana antara Rp300 juta hingga Rp500 juta per dusun per tahun.
Kemudian, program Pembangunan RT Rp3-Rp5 juta per RT per tahun dan WIFI gratis di dusun, pendidikan gratis SD/MI, SMP/MTs, bantuan SPP bagi SMA/MA/SMK, bea siswa para santri dan mahasiswa berprestasi, pelayanan kesehatan gratis, tambahan makanan bergizi untuk yatim piatu, lansia, balita dan ibu hamil atau menyusui.
Termasuk membentuk One village one product (OVOP), bantuan UMKM di dusun, pelatihan, modal, alat produksi serta pendampingan usaha. (*)
