Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur siap bersinergi meningkatkan pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah provinsi setempat.
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono di Sidoarjo, Jumat, mengatakan dengan kehadiran Kepala Perwakilan BPK Jatim baru dapat membawa semangat baru, utamanya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemda di wilayah Jawa Timur.
Salah satunya, kata dia, dapat meningkatkan persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Pemprov Jatim yang saat ini telah mencapai 82,24 persen atau telah melampaui target nasional yaitu 75 persen.
"Kami masih mengejar bagaimana tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang walaupun sudah di atas rata-rata nasional tapi kami ingin lebih dari itu," katanya di sela-sela pelantikan dan serah terima jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur dari Karyadi kepada Yuan Candra di Kantor BPK Jawa Timur, di Sidoarjo.
Dirinya optimistis, Yuan Candra bisa menghadirkan langkah-langkah baru dalam peningkatan tata kelola keuangan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel pada jajaran Pemerintah Provinsi di Jatim. Sehingga, prestasi dan capaian pada kepemimpinan sebelumnya bisa terus dipertahankan.
"Mudah-mudahan di akhir tahun ini, 39 entitas di Jawa Timur bisa kembali meraih opini WTP secara berjamaah seperti tahun sebelumnya dan tidak ada Pemda yang tertinggal," tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Adhy juga mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala Perwakilan BPK Jatim sebelumnya, Karyadi, atas dua tahun kepemimpinannya yang dinilai berdampak positif bagi Jawa Timur.
Hal ini terbukti dengan didapatkannya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak sembilan kali berturut- turut oleh Pemprov Jatim. Kemudian, pada tahun 2024 dari 38 pemerintah kabupaten/kota di Jatim, seluruhnya mendapat opini WTP secara bersama-sama untuk pertama kalinya.
"Beliau mengawali sejarah dimana 39 entitas di Jawa Timur berhasil memperoleh Opini WTP secara bersama-sama. Kami semua betul-betul dibina dan diberikan arahan untuk bisa menggunakan anggaran di Jawa Timur dengan baik dan akuntabel," ucapnya.
Menurutnya, opini WTP yang diberikan tersebut nyatanya mampu menambah citra dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur.
"Mewakili seluruh jajaran Pemda di Jatim, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja dan kerja keras Pak Karyadi beserta jajaran dalam membantu pembangunan di Jatim. Selamat dan sukses untuk tugas dan jabatan yang baru. Saya yakin, jika di Jatim sukses, maka di Jateng nanti juga pasti sukses," kata dia.
Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit dalam sambutannya juga mengatakan bahwa pelantikan Kepala Perwakilan BPK Jatim ini merupakan salah satu bentuk upaya penyegaran lingkungan kerja dan motivasi para pejabat untuk meningkatkan kinerjanya.
Kepada pejabat yang baru dilantik, dirinya berpesan agar bisa beradaptasi cepat dengan lingkungan kerjanya yang baru. Sehingga, mampu meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan di wilayah Jawa Timur.
Tidak hanya itu, Ahmadi Noor Supit juga turut mendorong jajaran Pemda di wilayah Jawa Timur untuk terus meningkatkan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Tercatat dari seluruh entitas di Jatim, tingkat penyelesaiannya telah mencapai 91,4 persen.
"Ini melebihi target nasional dan termasuk dalam provinsi dengan capaian tertinggi dengan jumlah entitas yang besar," katanya.
