Malang Raya (ANTARA) - Ratusan petugas gabungan disiagakan mengamankan jalannya aksi unjuk rasa lanjutan oleh gabungan elemen masyarakat di Kota Malang, Jumat dalam rangka menyampaikan protes terhadap upaya DPR RI yang sebelumnya mencoba mengesahkan RUU Pilkada.
Kepala Seksi Humas Polres Malang Kota Inspektur Polisi Dua Yudi Risdianto menyatakan ratusan petugas gabungan terdiri dari Polri, TNI, hingga Satpol PP.
"Total ada 500 personel sebagai antisipasi dari banyaknya massa, lokasi terpusat di DPRD Kota Malang," kata Yudi.
Dia menyatakan mekanisme pengamanan yang dilakukan oleh petugas mengedepankan unsur persuasif.
Pihaknya juga mengimbau bagi massa aksi untuk menyuarakan aspirasi secara tertib untuk menjaga keamanan wilayah Kota Malang.
"Demo silahkan karena tujuannya menyampaikan aspirasi karena bagian dari demokrasi, tetapi juga bersama-sama menjaga keamanan," ucapnya.
Dia menambahkan unjuk rasa lanjutan di Kota Malang dijadwalkan berjalan sekitar pukul 13.00 WIB.
"Kami sudah bersiap mengawal jalannya aksi," ujar dia.
Pantauan ANTARA di lokasi, titik lokasi demo masih sepi dari massa aksi, arus lalu lintas pun terlihat lancar.
Sebagaimana yang diketahui, pada Rabu (21/8) ratusan massa aksi menyelenggarakan demo di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jalan Tugu.
Massa aksi yang berasal dari gabungan mahasiswa dari beberapa universitas di wilayah setempat. Pada demo kemarin demonstran datang untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan 70/PUU-XXII/2024.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjamin tidak akan ada agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada setelah adanya pembatalan melalui rapat paripurna pada Kamis pagi.
Dia mengatakan bahwa sesuai aturan tata tertib, rapat paripurna hanya bisa digelar pada hari Selasa atau Kamis.
Dengan demikian, menurutnya, tidak akan ada pengesahan RUU Pilkada hingga pendaftaran calon kepala daerah dalam Pilkada pada 27 Agustus 2024.
