Pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur berupaya menurunkan tingkat stunting di kota setempat secara masif seiring dengan prevalensi yang semakin melandai dari waktu ke waktu.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tercatat prevalensi stunting nasional 2023 berada di level 21,5 persen sedangkan Provinsi Jawa Timur berada di level17,7 persen.
"Untuk di Kota Mojokerto sendiri tercatat 11 persen," kata Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo dalam Audit Kasus Stunting I oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Mojokerto, Kamis.
"Untuk di Kota Mojokerto sendiri tercatat 11 persen," kata Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo dalam Audit Kasus Stunting I oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Mojokerto, Kamis.
Gaguk mengatakan penanganan stunting sangat berkaitan erat dengan program pemerintah Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 termasuk sekaligus mempersiapkan potensi bonus demografi.
Gaguk yang sekaligus Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Mojokerto ini menjelaskan salah satu ancaman dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang produktif adalah masalah kesehatan seperti stunting.
Terlebih, stunting bukan hanya berkaitan dengan masalah kesehatan namun juga masalah sosial, pendidikan, dan pola hidup sehingga menjadi program strategis yang membutuhkan banyak pihak untuk menanganinya.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DinkesP2KB) dr. Farida Mariana menyebutkan jumlah anak stunting berdasarkan data yang diperoleh dari penimbangan balita di posyandu pada Juli adalah 108 balita.
"Pada awal 2024 terdapat 119 balita stunting yang terus menurun menjadi 117 pada Maret dan menjadi 108 balita pada pengambilan data final di Agustus 2024," katanya.
Untuk menangani stunting, Farida menuturkan terdapat tiga intervensi yang diterapkan yaitu spesifik, sensitif dan konvergensi (kolaboratif).
Ia merinci, untuk area spesifik seperti pemeriksaan kesehatan dan penanganan penyakit ditangani oleh Dinas Kesehatan sedangkan untuk ranah sensitif terdapat bantuan dari Dinas Sosial untuk keluarga miskin.
"Bedah rumah untuk keluarga balita stunting dari Dinas PUPR Perakim serta ada pelatihan wirausaha bagi orang tua balita stunting," kata Farida.
