Kediri (ANTARA) - Pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur memonitor ketersediaan sejumlah bahan pokok sebagai bagian dari pengendalian inflasi.
Penjabat Wali Kota Kediri Zanariah mengemukakan harga bahan pokok seperti Minyakita di Kota Kediri mengalami kenaikan lebih dari 5 persen. Hal itu didapat dari hasil rapat koordinasi pengendalian inflasi oleh Kementerian Dalam Negeri pada 8 Juli 2024.
"Berdasarkan hasil koordinasi diperoleh informasi bahwa penjualan atau droping Minyakita terakhir dilakukan pada tahun 2023, tidak terdapat distributor Minyakita yang berdomisili di Kota Kediri, sehingga dilakukan inspeksi mendadak terhadap distributor minyak curah," katanya dalam keterangan tertulis, Senin.
Untuk hasilnya, kata dia, sebagian pelaku usaha yang disidak berperan sebagai pengecer penjualan Minyakita.
“Kami lakukan pemantauan harga dan ketersediaan pasokan komoditas utamanya yang berpotensi penyumbang inflasi," kata dia.
Baca juga: Pemkot Kediri berkolaborasi dengan OJK tetapkan hari gemar menabung
Ia menambahkan, pemkot juga menggelar operasi pasar dan bazar pangan murah dengan memperhatikan perkembangan inflasi.
Pemkot juga melakukan sidak ke pasar dan distributor untuk memantau pasokan dan perkembangan harga serta melanjutkan rehabilitasi jalan untuk mendukung kelancaran distribusi.
Zanariah sendiri mengaku telah memaparkan laporan evaluasi kinerja Pj Wali Kota Kediri triwulan III yang disampaikan di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
Ia menjelaskan selama periode Mei-Juli 2024, tingkat inflasi year on year konsisten paling rendah se-Jatim. "Hal itu dapat dicapai dengan melakukan strategi 4K yang diwujudkan dengan beberapa langkah konkret," katanya.
Terkait stunting, berdasarkan data ePPGBM jumlah balita stunting per 3 Juli 2024 sebanyak 739 balita, terjadi penurunan 32 balita dibanding data ePPGBM Desember 2023.
Kemudian pada aspek layanan publik, Pemerintah Kota Kediri menerapkan standar operasional prosedur pada layanan publik yang diimplementasikan dengan memanfaatkan teknologi informasi, antara lain menggunakan Kediri Single Window for Investment (KSWI) dan Online Single Submission (OSS).
“Sebagai wujud transparansi, Pemerintah Kota Kediri menuliskan informasi gratis pada produk layanan yang tidak ada tarif retribusinya. Selain itu, untuk menjaga kualitas layanan, Pemerintah Kota Kediri memberikan kompensasi berupa botol minum (tumbler) bagi pemohon Mal Layanan Publik yang tidak mendapatkan layanan sesuai standar,” ungkap Zanariah.
Pj Wali Kota Kediri juga menjelaskan mengenai tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan ekstrem yang mengalami penurunan. Pengangguran terbuka Kota Kediri tahun 2023 sebesar 4,06 persen, turun 0,32 persen dari tahun sebelumnya.
Selanjutnya, jumlah penduduk miskin tahun 2023 sebanyak 21.030 jiwa atau 7,15 persen, berkurang dari tahun sebelumnya yang sebanyak 21.150 jiwa atau 7,23 persen.
“Sedangkan jumlah penduduk miskin ekstrem tahun 2023 sebanyak 3.002 jiwa atau 1,03 persen, berkurang dari tahun sebelumnya yang sebanyak 5.441 jiwa atau 1,88 persen,” jelasnya.
