Kota Kediri (ANTARA) - Wakil Wali Kota Kediri, Jawa Timur Qowimuddin Thoha mengemukakan bahwa pemerintah setempat saat ini memfokuskan dalam pengentasan kemiskinan dengan sinergi lintas instansi.
Qowimuddin Thoha di Kediri, Selasa, mengatakan Pemkot Kediri berkomitmen memberikan solusi agar tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal dari pembangunan. Peran pemerintah daerah menjadi sangat penting.
"Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi, tidak hanya soal pendapatan rendah, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, sanitasi layak, hunian yang memadai hingga kesempatan kerja yang setara," katanya.
Gus Qowim, sapaan akrabnya mengungkapkan Pemkot Kediri berkomitmen menghasilkan solusi agar tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal dari pembangunan.
Peran pemerintah daerah menjadi sangat penting, karena pemerintah daerah adalah garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang paling membutuhkan intervensi.
Upaya penanggulangan kemiskinan, kata dia, juga tidak bisa dilakukan secara sektoral dan terpisah-pisah, sehingga keberadaan dan penguatan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) menjadi sangat krusial.
"Melalui TKPK inilah berbagai program lintas sektor bisa disinergikan, baik dari perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, pendidikan vokasional, hingga peningkatan infrastruktur dasar," kata dia.
Ia menambahkan program pengentasan kemiskinan dari pemerintah pusat maupun inovasi pemerintah daerah perlu dijalankan bersama, seperti Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis, ATM beras, Bosda, beasiswa pelajar dan mahasiswa, rumah tidak layak huni (RTLH), pelatihan kerja, dan masih banyak lagi.
"Saya harap ini menjadi catatan bagi kita semua untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya dalam penanggulangan kemiskinan demi kemaslahatan masyarakat Kota Kediri," kata dia.
Gus Qowim yang juga Ketua TKPK Kota Kediri meminta agar program-program tersebut terkoordinasi, terarah dan tepat sasaran, serta lakukan monitor dan evaluasi berkala terkait program-program tersebut untuk menentukan langkah kebijakan penanganan kemiskinan selanjutnya, sehingga percepatan pengentasan kemiskinan dapat terwujud.
Wakil Ketua TKPK Kota Kediri Bagus Alit menjelaskan pada tahun 2024, persentase penduduk miskin Kota Kediri adalah 6,51 persen, di bawah Provinsi Jawa Timur sebesar 9,79 persen.
Ada beberapa program penanggulangan kemiskinan yang mendukung Asta Cita dan Sapta Cita. Di antaranya, program Merata, Bosda untuk pendidikan, program beasiswa perguruan tinggi S1, S2 dan S3, beasiswa atlet berprestasi, bantuan modal dan perluasan UMKM, Halo Warga (Layanan Terpadu Warga), dokter keluarga, kota ramah disabilitas, pelayanan All In Kelurahan, dan mobil pelayanan masyarakat.
Selanjutnya, pemerintah daerah juga menerapkan strategi dan program penghapusan kemiskinan ekstrem. Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat tahun 2024 melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, dan subsidi.
Kedua, program peningkatan pendapatan masyarakat tahun 2024 melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ketiga, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan 2024 melalui pemenuhan layanan dasar dan peningkatan konektivitas antar wilayah.
Bagus Alit yang juga Sekda Kota Kediri itu memaparkan mengenai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini merupakan basis data tunggal individu dan atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia dan telah dipadankan dengan data kependudukan.
