Jember - Koordinator United States Agency for International Development (USAID) Jember, Sri Rahayu, mengatakan sejumlah sekolah di Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan benar. Hal tersebut disampaikan Sri Rahayu usai melakukan dengar pendapat dengan Komisi D DPRD Jember, Selasa, terkait dengan program kerja USAID untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Jember melalui MBS. "Kami telah melakukan survei di 20 sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang tersebar di Kecamatan Silo, Tanggul, Semboro, dan Sukowono dengan harapan sekolah mampu menerapkan prinsip-prinsip MBS guna meningkatkan mutu pendidikan di Jember," tuturnya. Hasil survei itu, kata dia, perencanaan yang dilakukan sekolah belum berbasis kebutuhan kinerja, namun hanya berbasis uang dari bantuan operasional sekolah (BOS) yang dicairkan secara bertahap. "Banyak sekolah yang membuat rancangan kebutuhan dengan menyalin rancangan kebutuhan sekolah lain, tanpa melihat kebutuhan masing-masing sekolah yang bersangkutan, sehingga hal tersebut berdampak pada kualitas dan sarana pendidikan yang kurang maksimal," katanya menjelaskan. Sejumlah sekolah yang telah disurvei, kata dia, tidak memiliki visi dan misi pendidikan yang jelas, sehingga terkesan pihak sekolah hanya menjalankan kewajiban rutin tanpa perencanaan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang baik. "Kami berharap sekolah dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dengan program pendampingan MBS yang dilakukan USAID di Jember," tuturnya. Selain itu, kata dia, partisipasi masyarakat dalam menuyusun perencanaan kebutuhan sekolah sangat kurang karena pihak sekolah jarang melibatkan peran serta orang tua dan siswa dalam menerapkan MBS. "Partisipasi publik masih kurang, bahkan tidak jarang perwakilan komite sekolah hanya menjadi alat untuk menyetujui program sekolah tanpa memperhatikan kebutuhan sekolah dengan benar," katanya. Dalam survei itu, USAID menemukan sejumlah sekolah yang tidak layak untuk kegiatan belajar dan banyak siswa yang tidak menggunakan sepatu saat mengikuti pelajaran di sekolah. "Bangunan sekolah di SDN Sidomulyo 5 Kecamatan Silo nyaris ambruk, namun belum mendapat perbaikan. Sedangkan SDN Sumberwaru 2 Kecamatan Sukowono juga kondisinya memprihatinkan," ujarnya menambahkan. Di Jawa Timur, hanya empat kabupaten yang mendapat program MBS dari USAID yakni Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Tulungagung. Sementara Ketua Komisi D DPRD Jember, Ayub Junaidi, meminta USAID melakukan program tersebut dengan benar dan tepat sasaran karena kualitas pendidikan di Jember perlu ditingkatkan. "Saya berharap program MBS yang digarap USAID dapat berjalan dengan baik di Jember dan Komisi D siap mendukung program itu," ucap politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.(*)
Berita Terkait

Jamaah haji dan keluarga ungkap kebahagiaan lepas dari teror bom
22 Juni 2025 13:05

Usai diteror bom, PPIH pastikan kondisi jamaah haji asal Jember sehat
21 Juni 2025 20:20

AJI ajak jurnalis tegakkan etika-profesionalisme untuk integritas
20 Juni 2025 22:30

Migrant Care Jember sosialisasi pencegahan ekstremisme di desbumi
19 Juni 2025 17:29

Anggota DPR Kawendra dorong penambahan kuota beasiswa disabilitas
19 Juni 2025 14:00

Beasiswa Pendidikan Cinta Bergema Jember sasar 20 ribu mahasiswa
19 Juni 2025 11:07

The Republic Institute: 82,8 persen warga Jember puas kinerja Gus Fawait
16 Juni 2025 18:20

Pemkab Jember selesaikan 2.341 aduan dari program "Wadul Gus'e"
16 Juni 2025 13:08