Sidoarjo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur membantu pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dan koperasi mendaftarkan produk mereka di e-katalog (katalog elektronik) supaya bisa diakses masyarakat luas, khususnya kalangan pemerintahan.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo Mohamad Edi Kurniadi saat dikonfirmasi di Sidoarjo, Jatim, Senin mengatakan saat ini pelaku UMK dan koperasi di Kabupaten Sidoarjo, yang menggunakan e-katalog jumlahnya masih sangat sedikit.
"Dari data kami sebanyak 176.000 pelaku UMK dan koperasi di Kabupaten Sidoarjo masih 1.700 yang sudah menggunakan e-katalog," katanya di sela kegiatan optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMK dan koperasi pada pengadaan barang/jasa pemerintah melalui katalog elektronik di Sidoarjo.
Ia mengemukakan penggunaan e-katalog tersebut sebagai upaya untuk memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri, terutama produk UMKM lokal oleh pemerintah daerah.
Menurut Edi, jika sudah masuk e-katalog nanti akan memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk memperluas promosi produknya. Hal ini yang mendorong pelaku usaha untuk masuk sebagai penyedia di e-katalog.
"Saya berharap setelah masuk dalam e-katalog juga dapat menjadikan pelaku UMKM naik kelas sejalan dengan program prioritas Bupati Sidoarjo sehingga adanya peningkatan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo," tuturnya.
Pemkab Sidoarjo terus berupaya meningkatkan kompetensi pelaku UMKM salah satunya dengan stimulus peningkatan kualitas mutu produk.
"Jika sudah masuk e-katalog yang perlu dipertahankan adalah kualitas produk tersebut agar banyak peminat," ucapnya.
Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurnia terus mendorong pelaku UMKM di Kabupaten Sidoarjo untuk memperbaiki kemasan, mempertahankan mutu produk sehingga jika masuk pada digital marketing pada e-katalong.
"Peningkatan kualitas produk ini akan memicu kepada peningkatan ekspor, dan minat membeli dalam negeri. Secara otomatis akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi negara kita," katanya.
Kegiatan yang juga diinisiasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut diikuti sebanyak 300 pelaku UMK dan koperasi di Kabupaten Sidoarjo dan juga di Kota Surabaya.
