Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) - Koalisi Sidoarjo Maju menegaskan sikap penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sidoarjo Tahun Anggaran 2024.
Koalisi yang digagas pada hari ini, Rabu (16/7) tersebut terdiri dari enam partai politik (parpol) di Sidoarjo yakni PDI-P, Gerindra, Golkar, PAN, PKS, Nasdem dan PPP yang memiliki pandangan yang sama terkait Raperda LPP APBD Sidoarjo Tahun Anggaran 2024.
"Masih banyak persoalan krusial yang belum ditangani secara serius oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, mulai dari banjir, pengangguran, infrastruktur pendidikan hingga tata kelola anggaran yang dinilai tidak transparan," kata Juru Bicara Koalisi Sidoarjo Maju sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Golkar Sidoarjo Adam Rusydi dalam konferensi pers di Gedung Golkar Sidoarjo, Rabu petang.
Menurut Adam, koalisi tersebut menilai pelaksanaan anggaran belum mencerminkan pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada hasil nyata untuk masyarakat.
Ia menyebut bahwa koalisi parpol tersebut tentu menghargai capaian yang berhasil diraih Pemkab Sidoarjo dalam pelaksanaan APBD 2024. Namun demikian ia menyatakan hal tersebut masih jauh dari harapan masyarakat.
Beberapa hal yang disoroti oleh Koalisi Sidoarjo Maju ini, menurut Adam, adalah tentang penanganan banjir yang tidak segera teratasi dari tahun ke tahun. Bahkan Adam menyebut dari hasil laporan masyarakat dan tinjauan ditemukan beberapa titik baru di mana banjir melanda akibat sistem drainase yang buruk.
Selain itu Adam juga menyebut bahwa adanya janji penciptaan 100 ribu lapangan kerja baru juga dinilai tidak memiliki indikator yang jelas dan terukur sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur menyatakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sidoarjo merupakan yang tertinggi di Jatim dengan angka 6,49 persen.
Selanjutnya Adam juga menyatakan bahwa Koalisi Sidoarjo Maju menyoroti sektor pendidikan di mana terdapat banyak temuan berupa infrastruktur sekolah dalam kondisi tidak layak, serta adanya pungutan liar di sekolah-sekolah di Sidoarjo dengan dalih kesepakatan komite sekolah.
Ia menegaskan bahwa penyerapan anggaran pendidikan dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
"Anggaran pendidikan memakan porsi besar dalam APBD Sidoarjo 2024 di angka 20 persen. Namun masih banyak pungutan yang membebankan orang tua murid serta pelaksanaan anggaran yang lebih banyak habis untuk belanja rutin, bukan perbaikan infrastruktur sekolah," tegas Adam.
Berangkat dari berbagai poin tersebut, Adam menjelaskan Koalisi Sidoarjo Maju terbentuk demi meningkatkan dukungan kepada pemerintah setempat.
Ia juga secara tegas menyatakan bahwa kritikan berbagai parpol yang tergabung tersebut bukan merupakan serangan kepada Pemkab Sidoarjo melainkan bentuk perhatian koalisi demi menjaga pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat Sidoarjo.
"Penolakan terhadap Raperda LPP APBD ini merupakan bentuk tanggung jawab politik kami yang tergabung dalam koalisi ini. APBD harus berpihak pada rakyat," kata Adam.
