Surabaya (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Manusia (Kanwilkumham) Jatim mendorong jajarannya untuk terus menjalankan amanah reformasi birokrasi.
Tahun ini, instansi yang dipimpin Heni Yuwono tersebut memprioritaskan peningkatan pelayanan keperdataan yang diampu oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya.
"Kami tentu berharap BHP Surabaya menjadi pelopor pelayanan publik prima di bidang hukum keperdataan," kata Heni, saat memberikan sambutan pada evaluasi pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim di Surabaya, Selasa.
Menurut Heni, dari lima BHP di Indonesia, masih belum ada yang punya program pelayanan publik yang menonjol. Untuk itu, Heni berharap BHP Surabaya dengan berbagai inovasinya bisa menyita perhatian dari Tim Penilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham.
"BHP Surabaya harus menjadi BHP pertama yang bisa meraih predikat WBK di Indonesia, sehingga bisa menjadi role model bagi BHP lainnya," katanya.
Sebelumnya Heni menjelaskan bahwa pihaknya telah mengusulkan 20 satuan kerja yang melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan delapan unit pelaksana teknis menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hanya saja, setelah dinilai oleh tim penilai unit utama pembina, jumlahnya malah bertambah. Untuk usulan WBK, saat ini tinggal 18 satuan kerja.
"Sementara untuk WBBM, ternyata pimpinan di unit utama memberikan kepercayaan yang lebih banyak dari yang kami usulkan. Saat ini, ada 13 UPT (8 UPT Pemasyarakatan dan 5 UPT Keimigrasian) yang mendapatkan amanah dari tim penilai unit utama pembina untuk maju ke tahapan selanjutnya," ujarnya.
Total ada 31 satuan kerja atau hampir separuh dari satuan kerja Kanwil Kemenkumham Jatim yang masih terus melaju dan ikut penilaian. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan dari pimpinan pusat kepada Kanwil Kemenkumham Jatim dan jajarannya sangat tinggi.
"Para pimpinan tentunya berharap agar kepercayaan yang diberikan dapat kita tindaklanjuti dan pertanggungjawabkan dengan baik, yaitu dengan menunjukkan kinerja terbaik kita," tegasnya.
Untuk itu, Heni berharap pada kegiatan desk evaluasi ini, seluruh kepala UPT dan kelompok kerjanya dapat menyampaikan capaian-capaiannya dengan baik. Fokus saja pada substansi pembangunan ZI. Hal-hal lain yang mendukung substansi, bila ada, boleh disampaikan, namun tidak menjadi kewajiban.
"Sehingga, pembangunan ZI di jajaran kita akan lebih berkualitas dan berdampak pada masyarakat," tuturnya.
Sementara itu, auditor ahli madya Dwi Ari Wibowo mengatakan bahwa pada tahun ini pihaknya akan fokus pada substansi pembangunan ZI, termasuk mengukur dampak langsung kepada masyarakat luas.
"Kami harap ada komunikasi yang baik dengan satuan kerja, sehingga ketika nanti ada catatan-catatan, bisa langsung ditindaklanjuti," ucapnya.
