Kediri (ANTARA) - Penjabat Wali Kota Kediri Zanariah mengungkapkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) di Kota Kediri terdapat kombinasi pelaksanaan tugas baik di kantor maupun luar kantor, sehingga menjadi keputusan dari kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mereka bisa bertugas.
Hal tersebut dikemukakan menyikapi adanya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) terkait dengan kemudahan melaksanakan pekerjaan dari rumah atau "WFH" setelah libur panjang Lebaran 2024. Work from home (bekerja dari rumah) dilakukan pada Selasa-Rabu, 16-17 April 2024 untuk memperkuat manajemen arus balik Lebaran 2024.
"Para ASN Pemerintah Kota Kediri tanggal 16-17 April 2024 ada kombinasi pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from office/WFO) atau dari rumah (work from home/WFH). Jadi siapa saja yang bekerja dari rumah yang menentukan adalah Kepala OPD-nya masing-masing," katanya di Kediri, Minggu.
Lebih lanjut, Zanariah mengatakan bahwa tidak semua OPD di Pemerintah Kota Kediri bisa melaksanakan pengaturan kombinasi sistem kerja atau WFH. Karena OPD yang memberikan layanan pada masyarakat seperti kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar harus WFO 100 persen.
Baca juga: Pj Wali Kota Kediri silaturahmi ke ulama sambut Ramadhan
Pada layanan lainnya, kata dia, seperti layanan administrasi pemerintah contohnya perumusan kebijakan, penelitian, perencanaan, analisis, monitor dan evaluasi, serta layanan dukungan pimpinan contohnya kesekretariatan, keprotokolan, kehumasan dan lainnya agar menyesuaikan maksimal 50 persen yang melaksanakan WFH.
"Bagi ASN yang sudah ada di Kediri, masuk seperti biasa dan ikut serta halalbihalal sesuai dengan yang telah direncanakan," tutur dia.
Pada Lebaran 2024 ini, ASN mendapat total libur 10 hari termasuk libur hari besar dan Sabtu-Minggu mulai 6 hingga 15 April 2024.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya mengusulkan agar pada hari pertama kerja para pegawai bisa melakukan WFH tanggal 16-17 April 2024. Keputusan ini karena melihat potensi kemacetan luar biasa pada hari-hari terakhir libur Lebaran 14-15 April 2024.
Budi mengungkapkan kebijakan tersebut dinilai mampu memperkuat manajemen arus balik Lebaran. Hal itu dari kajian bahwa pada saat arus mudik, tepatnya saat puncaknya yakni 6-7 April 2024, beberapa ruas jalan tol sangat padat.
Dijelaskan bahwa volume to capacity ratio atau VC Ratio hampir mencapai angka 1, yang artinya, kecepatan kendaraan sangat lambat bahkan hampir berhenti, kendati sudah dilakukan rekayasa lalu lintas.
Budi berharap dengan kebijakan tersebut dapat memperlancar arus balik sehingga tidak ada penumpukan kendaraan yang menimbulkan kemacetan panjang.
Selain itu, pemerintah juga berupaya menopang aksesibilitas yang baik di berbagai penjuru Tanah Air, karena antusias-nya pemudik.
Dengan itu, ASN dapat memanfaatkan waktu WFH atau bahkan sebelum puncak arus balik untuk tidak kembali secara bersamaan, khususnya pada 14-15 April 2024.
Namun, pihaknya memastikan bahwa pada Kamis dan Jumat, ASN sudah masuk seperti biasa, sehingga tidak mengganggu pekerjaan.
Menteri PAN-RB Azwar Anas di Jakarta menambahkan instansi yang menerapkan WFO 100 persen itu seperti bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar.
Sedangkan untuk instansi pemerintah yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal 50 persen dari jumlah pegawai.
