Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menilai bahwa film dokumenter berjudul "Dirty Vote" yang diluncurkan melalui kanal YouTube, Minggu (11/2), adalah bagian dari dinamika politik yang ada di Indonesia.
"Saya kira itu dinamika dari politik kita. Tentu pemerintah, kalau sasarannya pemerintah tentu pemerintah akan memperhatikan suara-suara itu saya kira," kata Wapres Ma'ruf saat ditemui di Istana Wakil Presiden Jakarta, Senin.
Wapres menilai bahwa adanya suara-suara atau keinginan tentang Pemilu 2024, termasuk melalui film dokumenter itu harus direspons dengan baik.
Ia menekankan bahwa yang terpenting adalah Pemilu dapat berjalan dengan baik, serta kekhawatiran seperti perpecahan di tengah masyarakat tidak terjadi.
Baca juga: Airlangga: Film dokumenter "Dirty Vote" kampanye hitam
Ia meminta agar adanya pemilu jangan sampai memunculkan permusuhan, justru harus menambah kebaikan dan memperbaiki keadaan.
"Jangan sampai pemilu justru menimbulkan masalah yang membawa kemunduran kita karena ada permusuhan," katanya.
Selain itu, Wapres juga meminta seluruh pihak dan lembaga terkait, termasuk kpu dan bawaslu untuk menjaga agar pemilu berjalan dengan baik, jujur dan adil.
"Di tps-tps kan sudah ada pelaksana, ada juga saksi-saksi dan semua ikut mengawasi, mudah-mudahan tidak terjadi ketidakjujuran. Saya kira harapan kita semua begitu, supaya pemilu berjalan lancar," kata Wapres.
Adapun film dokumenter Dirty Vote disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Dalam siaran tertulisnya, Dandhy menyampaikan film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.
Setelah siar di YouTube pada Minggu (11/2), film itu saat ini telah dilihat oleh 3,2 juta akun dan dan disukai oleh 214 ribu pengguna YouTube.
